Fahri Hamzah Soroti Alokasi Dana Renovasi Rumah Pedesaan dalam APBN 2025

Wakil Menteri, Fahri Hamzah, menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk program renovasi rumah di pedesaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program renovasi rumah pedesaan merupakan bagian dari program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yaitu Program 3 Juta Rumah.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Fahri Hamzah menjelaskan bahwa alokasi anggaran renovasi rumah yang disahkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih sangat kecil. Anggaran sebesar Rp 850 miliar tersebut diperkirakan hanya mampu memperbaiki sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi untuk renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ujarnya.

Fahri Hamzah berharap adanya penambahan anggaran pada proposal APBN yang akan diajukan oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025 mendatang. Ia juga menuturkan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Lebih lanjut, Fahri menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program ini dengan menyiapkan sistem dan kebijakan yang memadai. Hal ini bertujuan agar penyaluran dana dari pusat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Fahri Hamzah optimis bahwa Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Program renovasi rumah pedesaan ini rencananya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Keterlibatan Koperasi Merah Putih dan BUMDes diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait di daerah pedesaan.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Fahri Hamzah:

  • Anggaran renovasi rumah pedesaan dalam APBN 2025 dinilai masih kecil.
  • Program renovasi rumah pedesaan melibatkan Koperasi Merah Putih dan BUMDes.
  • Pemerintah daerah diminta menyiapkan sistem dan kebijakan yang mendukung program ini.
  • Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.