Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, BPKH mengusulkan konsep 'Haji Ramah Perempuan' yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Wakil Kepala BPKH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan keprihatinannya terkait kebutuhan khusus jemaah perempuan, mengingat jumlah jemaah haji perempuan mencapai lebih dari separuh total jemaah. Ia menyoroti masih kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan ibadah bagi jemaah perempuan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah ketidakseimbangan jumlah pembimbing ibadah perempuan dan laki-laki. Kondisi ini dinilai kurang ideal karena banyak jemaah perempuan merasa lebih nyaman dan leluasa jika dibimbing oleh pembimbing perempuan. BPKH berencana untuk meningkatkan jumlah pembimbing ibadah perempuan secara signifikan di masa mendatang.

"Jumlah jemaah haji perempuan lebih besar. Selama ini, kami di BPKH merasa belum memiliki konsep yang matang terkait haji afirmasi terhadap perempuan," ujar Dahnil.

Konsep 'Haji Ramah Perempuan' ini akan mencakup berbagai aspek, antara lain:

• Peningkatan Jumlah Pembimbing Ibadah Perempuan: Upaya rekrutmen dan pelatihan akan difokuskan untuk menambah jumlah pembimbing perempuan yang kompeten.
• Penyediaan Fasilitas yang Mendukung Kebutuhan Perempuan: Evaluasi dan peningkatan fasilitas di embarkasi, asrama haji, dan tempat-tempat ibadah di Tanah Suci, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan.
• Materi Bimbingan Ibadah yang Sensitif Gender: Penyusunan materi bimbingan yang relevan dan memperhatikan perspektif perempuan dalam beribadah.
• Pelatihan Petugas Haji tentang Sensitivitas Gender: Memberikan pelatihan kepada seluruh petugas haji agar lebih memahami dan responsif terhadap kebutuhan jemaah perempuan.

Selain fokus pada jemaah perempuan, BPKH juga akan terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah lansia. Sinergi dengan Kementerian Agama terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan haji yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Koordinasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) juga terus dilakukan, khususnya dalam hal dukungan teknis dan personel.

Guna mempersiapkan pelimpahan tanggung jawab penuh penyelenggaraan haji pada tahun 2026, BPKH telah menugaskan sejumlah pejabatnya untuk menempati posisi strategis di Daerah Kerja Makkah, Madinah, dan Bandara. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman BPKH dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji.

Dengan inisiatif 'Haji Ramah Perempuan' ini, BPKH berharap dapat menciptakan pengalaman ibadah haji yang lebih bermakna dan nyaman bagi seluruh jemaah, khususnya kaum perempuan. Peningkatan kualitas pelayanan dan perhatian terhadap kebutuhan khusus jemaah akan menjadi prioritas utama BPKH dalam penyelenggaraan haji di masa depan.