Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) saat ini memikul tanggung jawab besar, yakni melunasi tunggakan penebusan ijazah siswa yang mencapai angka Rp 1,3 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam sebuah kesempatan dialog dengan seorang pelajar asal Bekasi terkait kebijakan pelarangan perpisahan dan wisuda di sekolah-sekolah di Jawa Barat.

Gubernur Bey menjelaskan bahwa angka Rp 1,3 triliun tersebut merupakan akumulasi dari biaya penebusan ijazah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Jawa Barat. Banyak siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka, namun ijazahnya tertahan di sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk melunasi biaya administrasi atau sumbangan yang mungkin belum terbayar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jabar, mengingat ijazah merupakan dokumen penting bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

"Tunggakan ijazah ini jumlahnya sangat signifikan. Total tagihan yang harus dibayarkan oleh Pemprov Jabar mencapai Rp 1,3 triliun. Ini adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Gubernur Bey, seperti dikutip dari rekaman dialog yang diunggah di kanal Youtube resmi Pemprov Jabar.

Lebih lanjut, Gubernur Bey mencontohkan bahwa dana sebesar Rp 1,3 triliun tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan dan drainase di wilayah Bekasi, yang tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Namun, karena prioritas saat ini adalah membantu siswa yang ijazahnya tertahan, maka Pemprov Jabar berupaya untuk mengalokasikan anggaran guna melunasi tunggakan tersebut.

Sebelumnya, sempat terjadi diskusi antara Gubernur Bey dengan pelajar bernama Aura Cinta mengenai kebijakan pelarangan perpisahan dan wisuda di sekolah. Gubernur Bey mengapresiasi keberanian Aura dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar. Menurutnya, dialog semacam ini penting untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan generasi muda, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Pemprov Jabar sendiri terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tunggakan ijazah ini. Selain mengalokasikan anggaran dari APBD, Pemprov Jabar juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga filantropi untuk membantu melunasi tunggakan ijazah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Diharapkan, dengan berbagai upaya yang dilakukan, seluruh siswa di Jawa Barat dapat memperoleh ijazah mereka tanpa terbebani oleh masalah biaya.