Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Wacana peleburan dinas menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, memicu diskusi tentang optimalisasi sumber daya dan dampak terhadap pelayanan publik.

Efisiensi anggaran menjadi prioritas utama, dan berbagai opsi sedang dievaluasi. Namun, keputusan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan fiskal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual dan kebutuhan masyarakat NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum mengambil keputusan, guna memastikan reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan. Langkah ini diambil sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang menekankan efisiensi anggaran di semua tingkatan pemerintahan.

Proses perampingan birokrasi, termasuk potensi peleburan dinas, memerlukan komunikasi yang efektif dan diplomasi yang cermat. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menjadi kunci untuk menghindari resistensi dan memastikan transisi yang lancar. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang tujuan efisiensi dan manfaatnya bagi masyarakat NTB.

Salah satu wacana yang muncul adalah peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan Dinas Sosial. Secara konseptual, penggabungan ini tampak logis karena kedua dinas beroperasi dalam ranah sosial. Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak terhadap penanganan isu-isu spesifik terkait perempuan dan anak.

Pertimbangan Utama dalam Reformasi Birokrasi:

• Potensi Resistensi: Perlu diantisipasi melalui pendekatan yang sesuai dengan konteks daerah.
• Kajian Mendalam: Diperlukan untuk memastikan efisiensi didukung data empiris.
• Komunikasi Efektif: Mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan dukungan.

Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan perhatian khusus. Data menunjukkan bahwa NTB menghadapi tantangan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta angka pernikahan dini yang tinggi. Meleburkan DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial dikhawatirkan akan mengurangi fokus pada masalah-masalah spesifik ini.

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB menjadi perhatian serius. Pendekatan konvensional yang reaktif dinilai kurang efektif. Pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi preemptif dan preventif untuk mencegah potensi kekerasan sejak dini. Keberadaan lembaga khusus seperti DP3AP2KB dianggap penting untuk menjalankan program-program pencegahan yang terfokus.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di NTB:

• Angka perkawinan anak meningkat dari 16,23% (2022) menjadi 17,32% (2023), jauh di atas rata-rata nasional.
• Pada tahun 2022, tercatat 1.022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 672 kasus melibatkan anak-anak.

Keberadaan DP3AP2KB dianggap krusial untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak di NTB, yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan mental, perceraian, kualitas perawatan anak, dan potensi stunting. Pemerintah NTB perlu memperkuat peran lembaga ini untuk mencapai capaian strategis dalam bidang sosial dan ekonomi.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal diharapkan mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan kebutuhan masyarakat NTB sebelum memutuskan langkah reformasi birokrasi. Diskursus mendalam dengan pemangku kepentingan dan kajian objektif akan memastikan keputusan yang tepat dan diterima oleh publik.

Keputusan akhir terkait peleburan dinas akan mencerminkan komitmen pemerintah NTB terhadap efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif akan membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di NTB.