DPR Mendukung Evaluasi Direksi BUMN oleh Presiden Prabowo: Prioritaskan Kepentingan Nasional

Komisi XI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk pengelolaan Danantara. Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menekankan bahwa pengelolaan aset negara melalui Danantara harus dilakukan dengan sistem yang ketat, transparan, dan akuntabel demi kepentingan rakyat Indonesia.

Fathi menjelaskan, potensi kekayaan yang dikelola Danantara menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang besar. Jika dikelola dengan tepat, hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya evaluasi kinerja dan integritas para direksi BUMN. Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan aset negara bersih dari praktik-praktik yang merugikan.

Fathi juga menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif dan kolaborasi konstruktif antara pemerintah, BPI Danantara, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diperlukan agar Danantara dapat menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. DPR siap mengawal agar prinsip meritokrasi dan profesionalisme ditegakkan dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, Fathi mendukung pesan Presiden Prabowo agar seleksi pegawai Danantara dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi politik. Ia menilai bahwa sudah saatnya jajaran Danantara mengedepankan kualitas dan loyalitas kepada negara di atas segala bentuk kepentingan golongan. Menurutnya, hal ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang menjaga masa depan perekonomian nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada jajaran direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik penyelewengan. Ia meminta agar semua direksi berbuat yang terbaik dan meninggalkan praktik-praktik yang kurang efisien atau tidak benar. Prabowo juga meminta manajemen BUMN untuk mengevaluasi kinerja, watak, akhlak, dan prestasi para direksi, serta mengganti mereka yang bermalas-malasan dan menyalahgunakan kewenangan.

Berikut poin-poin yang disampaikan dalam berita ini:

• DPR mendukung langkah evaluasi direksi BUMN oleh Presiden Prabowo.
• Pengelolaan Danantara harus transparan dan akuntabel.
• Evaluasi direksi BUMN harus fokus pada kinerja dan integritas.
• Seleksi pegawai Danantara harus tanpa diskriminasi.
• Direksi BUMN harus meninggalkan praktik penyelewengan.
• Manajemen BUMN diminta mengevaluasi dan mengganti direksi yang tidak kompeten.