Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah proaktif menyusul serangkaian insiden yang melibatkan Jembatan Mahakam di Samarinda. Menyikapi kejadian tersebut, Pemprov Kaltim berencana melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan memohon dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam upaya penanganan dan pencegahan insiden serupa di masa mendatang.

Inisiatif ini diumumkan oleh Asisten II Pemprov Kaltim, Ujang Rachmad, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kaltim. Ujang Rachmad menjelaskan bahwa keputusan untuk melibatkan pemerintah pusat diambil sebagai respons terhadap dua insiden tabrakan kapal tongkang yang terjadi dalam waktu berdekatan, yang mengindikasikan perlunya tindakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi.

Rangkaian Kejadian dan Upaya Awal

Ujang Rachmad mengungkapkan bahwa sebelum meminta bantuan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini. Setelah insiden pertama, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dirjen Perhubungan Laut, meminta penutupan sementara lalu lintas kapal tugboat bermuatan berat di bawah kolong jembatan. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) melakukan investigasi menyeluruh terhadap struktur jembatan.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menghentikan sementara izin olah gerak kapal selama masa investigasi. Bahkan, Pemprov mengusulkan agar KSOP memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan bertanggung jawab penuh jika terjadi insiden serupa di kemudian hari. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan keselamatan jembatan dan pengguna jalan.

Permohonan Intervensi Pemerintah Pusat

Namun, dengan terjadinya insiden kedua, Pemprov Kaltim menyadari bahwa penanganan masalah ini memerlukan intervensi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Gubernur Kalimantan Timur memutuskan untuk bersurat langsung kepada Presiden dan meminta dukungan dari DPR RI. Surat tersebut akan berisi permohonan untuk penutupan total kolong Jembatan Mahakam demi memungkinkan investigasi menyeluruh dan penataan ulang tata kelola lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.

"Ini bukan lagi soal penutupan sementara," tegas Ujang Rachmad. "Pak Gubernur ingin Jembatan Mahakam disterilkan dari pengolongan kapal, terutama tongkang batu bara. Ini demi keselamatan masyarakat." Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim dalam melindungi infrastruktur penting dan memastikan keselamatan warganya.

Fokus pada Keselamatan dan Penataan Lalu Lintas

Fokus utama dari permohonan ini adalah untuk memastikan keselamatan Jembatan Mahakam dan pengguna jalan. Dengan menutup kolong jembatan untuk lalu lintas kapal, Pemprov Kaltim berharap dapat mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Selain itu, penataan ulang tata kelola lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di wilayah tersebut.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Kaltim ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi infrastruktur publik dan memastikan keselamatan warganya. Dengan melibatkan pemerintah pusat dan DPR RI, diharapkan penanganan masalah ini dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.