Meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah di Kamboja, terutama terkait dengan penipuan daring (online scam), menjadi perhatian serius Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani. Ia mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara signifikan. Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas fenomena ini dan menekankan perlunya respons cepat dan terpadu dari berbagai pihak.

"Situasi ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap PMI kita, yang banyak di antaranya datang ke Kamboja karena terjebak dalam penipuan," ujar Puan dalam keterangan persnya. Ia menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak pada keselamatan fisik dan bahkan nyawa para pekerja migran. Puan Maharani juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap meningkatnya kejahatan terhadap PMI.

Data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja menunjukkan peningkatan dramatis kasus WNI bermasalah (WNIB) dalam lima tahun terakhir. Dari hanya 56 kasus pada tahun 2020, jumlahnya melonjak menjadi 3.310 kasus pada tahun 2024. Mayoritas kasus ini, sekitar 75%, terkait dengan WNI yang menjadi korban online scam. Menurut Puan Maharani, hal ini bukan lagi sekadar masalah domestik, melainkan sudah menjadi isu regional yang mendesak.

"Indonesia harus mendorong peran aktif Task Force on Migrant Workers (TFAMW) sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan transnasional, khususnya yang berbasis digital seperti sindikat online scam," tegas Puan. Ia menekankan pentingnya kerja sama regional yang lebih kuat dalam melindungi pekerja migran dari berbagai bentuk kejahatan.

Sebagai langkah konkret, Puan Maharani mendorong negara-negara ASEAN untuk menyusun protokol darurat yang komprehensif bagi korban eksploitasi. Protokol ini harus mencakup pendataan pekerja migran yang transparan dan terintegrasi antarnegara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan efektif dan tepat sasaran. Puan Maharani juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko online scam dan penipuan lainnya yang menargetkan pekerja migran.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Peningkatan Perlindungan PMI: Pemerintah harus meningkatkan upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap penipuan.
• Kerja Sama Regional: Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengatasi masalah online scam dan kejahatan transnasional lainnya yang menargetkan pekerja migran.
• Protokol Darurat ASEAN: Penyusunan protokol darurat ASEAN yang komprehensif untuk melindungi korban eksploitasi dan penipuan sangat penting.
• Pendataan Terintegrasi: Sistem pendataan pekerja migran yang transparan dan terintegrasi antarnegara diperlukan untuk memantau dan melindungi mereka secara efektif.
• Peningkatan Kesadaran: Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya akan risiko online scam dan penipuan lainnya yang menargetkan pekerja migran.

Puan Maharani berharap langkah-langkah ini dapat mengurangi jumlah kasus WNI yang bermasalah di Kamboja dan negara-negara lain, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia.