Antisipasi Karhutla, Pemerintah Tingkatkan Koordinasi Lintas Sektor Guna Hindari Dampak Regional

Memasuki musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung panjang, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran terkait, terutama dalam menghadapi potensi dampak lintas batas yang dapat memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga.

Dalam apel kesiapsiagaan penanganan bencana karhutla yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Budi Gunawan mengingatkan bahwa asap yang ditimbulkan oleh karhutla telah menjadi perhatian serius di tingkat regional dan internasional. Kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamenko Polkam Loedwijk Freidrick Paulus, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah ini.

Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, guna meminimalisir potensi gugatan hukum akibat dampak asap karhutla. Meskipun negara-negara tetangga menawarkan bantuan, pemerintah Indonesia optimis mampu menangani karhutla secara mandiri, berbekal pengalaman sukses penanganan pada tahun 2023.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, telah dibentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada 13 Maret 2025. Desk ini melibatkan Menko Polhukam, BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri, dengan tujuan menekan angka karhutla hingga tingkat minimal, bahkan menuju zero karhutla. Pembentukan desk ini menunjukkan sinergi antar lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Pemerintah Provinsi Riau dan Polda Riau juga telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana karhutla di Dumai. Upaya-upaya mitigasi terus digencarkan melalui kegiatan literasi dan imbauan kepada masyarakat terkait bahaya dan pencegahan karhutla. Salah satu inisiatif penting adalah melibatkan generasi muda melalui Jambore Karhutla 2025 yang diadakan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Siak.

Jambore Karhutla 2025, yang digagas oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai bahaya karhutla dan memberikan pengetahuan tentang penanganan yang tepat. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayahnya masing-masing.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan karhutla:

  • Kesiapsiagaan: Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh jajaran terkait untuk menghadapi potensi karhutla.
  • Koordinasi: Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  • Komunikasi: Menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara tetangga untuk meminimalisir dampak lintas batas.
  • Mitigasi: Mengintensifkan upaya mitigasi melalui kegiatan literasi dan imbauan kepada masyarakat.
  • Partisipasi Masyarakat: Melibatkan generasi muda dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Dengan langkah-langkah komprehensif ini, pemerintah Indonesia berharap dapat menekan angka karhutla dan mencegah dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga.