Apresiasi DPR atas Kebijakan Pangan Nasional: 700 Ribu Petani Rasakan Dampak Positif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan petani dan peningkatan cadangan beras. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan dukungan atas kebijakan yang dinilai berpihak pada petani dan memperkuat fondasi pangan nasional.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog, Andre Rosiade menyoroti beberapa pencapaian signifikan dalam empat bulan pertama tahun 2025. Salah satu poin utama adalah penyerapan gabah dari petani lokal yang mencapai 2.058.472 ton dengan harga Rp 6.500 per kilogram, tanpa memandang kualitas. Kebijakan ini diapresiasi sebagai langkah revolusioner dalam sejarah pangan Indonesia.

"Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dengan memerintahkan Bulog untuk membeli gabah petani tanpa membedakan kualitas, dengan harga yang telah ditetapkan. Ini adalah wujud nyata keberpihakan kepada petani," ujar Andre Rosiade.

Dampak Signifikan bagi Petani

Kebijakan penyerapan gabah ini memberikan manfaat langsung kepada sekitar 700 ribu petani di seluruh Indonesia. Jumlah ini dihitung berdasarkan data dari 25.679 kelompok tani, yang masing-masing beranggotakan 20 hingga 30 petani. DPR menilai pencapaian ini perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat mengetahui dampak positif dari kebijakan pemerintah.

"Petani kini memiliki posisi yang lebih kuat. Mereka mendapatkan harga yang adil dan terhindar dari fluktuasi harga pasar yang merugikan. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah," tegas Andre Rosiade.

Cadangan Beras Nasional Aman

Selain fokus pada kesejahteraan petani, pemerintah juga berupaya memperkuat cadangan beras nasional. Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3.306.486 ton, melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional yang sekitar 2,6 juta ton per bulan. Hingga April 2025, produksi beras nasional mencapai hampir 14 juta ton, dan diperkirakan akan mencapai 32 juta ton hingga akhir tahun.

Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus beras sebesar 1,8 juta ton pada akhir tahun 2025. Hal ini membuka peluang untuk tidak melakukan impor beras, sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

"Pemerintah telah berhasil membalikkan arah kebijakan pangan dari ketergantungan impor menuju kemandirian dalam waktu singkat," kata Andre Rosiade.

Pengembangan Sektor Pertanian

Pemerintah juga melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di berbagai wilayah strategis seperti Papua (Merauke), Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra Selatan. Kawasan-kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat produksi baru dalam program food estate yang sedang digalakkan.

"Dengan pengembangan lahan pertanian baru dan penguatan kebijakan harga di hulu, Indonesia berpotensi tidak hanya swasembada beras, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia," ujar Andre Rosiade.

Direktur Utama Bulog menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pasokan beras aman dan distribusinya tepat sasaran.

Andre Rosiade menekankan bahwa seluruh pencapaian ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam bekerja untuk rakyat Indonesia.

Data dan Fakta

• Penyerapan gabah: 2.058.472 ton
• Harga gabah: Rp 6.500 per kilogram
• Jumlah petani yang merasakan manfaat: 700 ribu
• Cadangan Beras Pemerintah (CBP): 3.306.486 ton
• Produksi beras hingga April 2025: hampir 14 juta ton
• Proyeksi surplus beras akhir 2025: 1,8 juta ton

Rapat dengar pendapat ini disiarkan secara langsung untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi akurat kepada masyarakat mengenai kondisi dan arah kebijakan pangan nasional.