Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan upaya pemberantasan premanisme yang berlindung di balik organisasi masyarakat (ormas). Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) saat memberikan keterangan pers di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Riau, pada Selasa (29/4/2025). Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Menko Polhukam menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Tindakan tegas akan diambil terhadap segala bentuk pemerasan dan pemalakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum terkait, termasuk Polri, TNI, dan kejaksaan, untuk bersinergi dalam memberantas premanisme.

Upaya penindakan premanisme telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Beberapa kasus premanisme di berbagai daerah, seperti Karawang, Subang, dan Bekasi, telah ditangani dengan cepat. Langkah-langkah konkret telah diambil untuk menindak para pelaku dan memulihkan ketertiban umum.

Menko Polhukam juga memberikan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak terlibat atau mendukung aksi premanisme. Jika terbukti terlibat, aparat tersebut akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas aparat penegak hukum dan memastikan bahwa mereka bertindak profesional dan tidak memihak.

Sorotan terhadap aksi premanisme kembali mencuat setelah insiden pembakaran tiga mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya di Depok, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat polisi hendak menangkap ketua ormas tersebut terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya tindakan tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas premanisme dengan melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwajib. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga negara. Pemerintah juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan premanisme berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi ancaman premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). Koordinasi intensif antara Menko Polhukam dan Polri mengindikasikan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Kasus-kasus yang melibatkan premanisme di berbagai daerah menjadi prioritas penindakan, dengan penegasan bahwa aparat yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi menjadi kunci untuk memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat dan investor.

• Polri: Kepolisian Republik Indonesia
• TNI: Tentara Nasional Indonesia

Pemerintah secara aktif berupaya memberantas premanisme dan menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap ormas yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, khususnya Polri, menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam melaporkan tindakan premanisme demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.