Hasan Nasbi Mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan: Sorotan pada Tanggung Jawab dan Etika Komunikasi Pejabat Publik

Mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Officer) telah memicu diskusi luas mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam komunikasi pemerintahan. Pengunduran diri ini terjadi di tengah sorotan tajam terkait pernyataannya yang kontroversial, yang dinilai kurang sensitif dan memicu kegaduhan di masyarakat. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi praktik komunikasi pejabat publik dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri, yang disampaikan melalui media sosial dan pemberitaan, disebutnya sebagai langkah terbaik untuk menjaga efektivitas komunikasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Akan tetapi, publik menilai bahwa tindakan ini tidak terlepas dari polemik yang dipicu oleh ucapannya yang dinilai menyinggung dan tidak pantas. Insiden ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah pernyataan, terutama dari seorang pejabat publik, dapat memiliki konsekuensi yang luas dan tak terduga.

Komunikasi yang Bertanggung Jawab: Lebih dari Sekadar Bicara

Kasus ini menyoroti bahwa komunikasi pemerintahan bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan juga membangun pemahaman bersama. Pejabat publik harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami dinamika sosial, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan audiens. Kegagalan dalam memahami konteks dan sensitivitas publik dapat berakibat fatal, merusak citra pemerintah, dan mengganggu stabilitas.

Dalam era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat, kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi keharusan. Setiap pernyataan pejabat publik berpotensi menjadi viral dalam hitungan detik, sehingga tanggung jawab dan etika menjadi landasan utama. Komunikasi yang baik harus mengutamakan kejelasan, empati, dan keterbukaan yang bijaksana untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan publik.

Pelajaran Penting dalam Komunikasi Pemerintahan

Beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh pejabat publik agar terhindar dari kegagalan komunikasi antara lain:

• Memahami Dimensi Isi dan Hubungan: Setiap pesan memiliki dimensi isi (apa yang dikatakan) dan dimensi hubungan (bagaimana hal itu dikatakan). Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjaga sensivitas dan menghindari persepsi yang salah.
• Menerapkan Pendekatan Sistemik: Komunikasi bersifat sistemik, mencerminkan nilai-nilai, pengalaman, dan keyakinan komunikator. Pejabat publik harus menyadari bahwa pesan yang disampaikan akan bertemu dengan berbagai sistem nilai dan persepsi masyarakat.
• Memahami Proses Komunikasi yang Dinamis: Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Setiap pernyataan akan memicu interpretasi, reaksi, dan opini publik yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi pemerintahan harus strategis, profesional, dan terkontrol.

Pengunduran Diri sebagai Bentuk Tanggung Jawab

Keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga marwah komunikasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pengunduran diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud etika komunikasi dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik.

Tindakan ini memberikan pesan penting bahwa ketika terjadi kekeliruan, pejabat negara tidak hanya diminta memberikan penjelasan, tetapi juga menunjukkan sikap reflektif dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam komunikasi pemerintahan untuk selalu mengedepankan etika, empati, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan dan perkataan.