Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai pusat pariwisata Pulau Dewata, kini tengah menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan industri pariwisatanya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung bersama dengan pemerintah daerah setempat, secara intensif mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Dengan wilayah-wilayah ikonik seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu, serta keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu gerbang utama, Badung menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, popularitas ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan masalah yang perlu segera ditangani.

Dalam pertemuan dengan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Ketua PHRI Badung, Rai Suryawijaya, menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi terkini. Ia menekankan bahwa Badung tidak bisa berdiam diri menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Suryawijaya menyoroti beberapa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian serius, diantaranya:

• Kapasitas destinasi wisata yang sudah melampaui batas ideal.
• Maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wisatawan asing.
• Ketidaktertiban dalam sistem transportasi.
• Meningkatnya angka kriminalitas.

Permasalahan ini, menurut Rai Suryawijaya, dapat memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap citra Badung sebagai destinasi wisata unggulan di Bali.

PHRI Badung kemudian mengajukan beberapa rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rekomendasi tersebut meliputi:

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi.
• Optimalisasi promosi digital yang lebih terarah dan efektif untuk menjangkau pasar yang tepat.
• Penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
• Pemerataan pembangunan infrastruktur pariwisata ke wilayah-wilayah lain di Badung.

PHRI Badung menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi penumpukan wisatawan di wilayah tertentu saja. Konsentrasi wisatawan di Kuta, Seminyak, dan Canggu, telah menyebabkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan dan fasilitas publik yang ada.

Menanggapi berbagai masukan dari PHRI Badung, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Ia menyatakan bahwa kebijakan pariwisata Badung akan diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial.

Adi Arnawa juga menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai landasan utama dalam membangun keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya. Pemerintah Kabupaten Badung telah mengidentifikasi berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan sebagai prioritas utama yang harus segera diatasi.

Pemerintah daerah telah merancang dan melaksanakan beberapa solusi konkret, seperti penataan lalu lintas di kawasan padat wisata Uluwatu dan Canggu, pelebaran trotoar di Kuta, serta pemindahan kabel udara ke bawah tanah untuk meningkatkan estetika dan keamanan kawasan. Selain itu, pemerintah daerah juga menunda pengerjaan proyek-proyek nonprioritas untuk mengalihkan sumber daya ke infrastruktur dasar yang lebih mendesak, seperti penerangan jalan dan pembangunan jalur wisata alternatif.

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi masukan dari PHRI Badung dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat. Sinergi yang baik antara semua pihak diharapkan dapat mewujudkan Badung sebagai destinasi kelas dunia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal Bali.