Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan julukan "Gubernur Konten" kepada Dedi Mulyadi, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Julukan ini muncul dalam sebuah rapat antara para gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Selasa, 29 April 2025.

Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasinya kepada Dedi Mulyadi atas pemanfaatan konten digital. Dedi sendiri menanggapi julukan tersebut dengan mengungkapkan bahwa strategi konten yang dijalankannya telah berhasil menurunkan belanja rutin iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara signifikan.

Sebelum menjabat sebagai gubernur, Dedi Mulyadi telah aktif membuat konten di platform YouTube. Aktivitas ini terus dilakukannya bahkan ketika ia menduduki kursi anggota DPR. Konten-kontennya kemudian menjadi modal penting untuk meningkatkan popularitasnya di dunia politik, yang pada akhirnya berdampak positif pada elektabilitasnya saat mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat.

Saat ini, kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel memiliki lebih dari 6,79 juta pelanggan. Lebih dari 4.268 video telah diunggah dengan total jumlah tontonan mencapai 2 miliar. Beberapa video bahkan berhasil menarik perhatian lebih dari 10 juta penonton.

Selain YouTube, Dedi Mulyadi juga aktif di Instagram. Akunnya, @dedimulyadi71, diikuti oleh 3 juta akun. Ini menjadikannya salah satu politisi dengan jumlah pengikut terbanyak di platform tersebut.

Konten yang diunggah Dedi Mulyadi di platform-platform media sosialnya beragam, mulai dari kegiatan sehari-harinya sebagai gubernur, seperti mengunjungi warga dan mengimplementasikan kebijakan, hingga penjelasan mengenai rencana dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tak jarang, kegiatan-kegiatan yang diunggahnya tidak diketahui oleh awak media.

Menurut data, belanja media Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, setelah Dedi Mulyadi menjabat sebagai gubernur, tercatat sebesar Rp 3,1 miliar. Jumlah ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp 19 miliar pada tahun 2024, Rp 49,3 miliar pada tahun 2023, dan Rp 43,1 miliar pada tahun 2022.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menekankan pentingnya menjaga kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan media massa. Ia mengingatkan bahwa media massa memiliki standar kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas berita. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Ono Surono mengakui bahwa media sosial memang menjadi saluran komunikasi yang cepat dan menjangkau banyak orang. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak jarang informasi yang viral di media sosial bersifat hoaks atau menyesatkan.

Berikut adalah ringkasan penurunan anggaran iklan:

• 2022: Rp 43,1 miliar
• 2023: Rp 49,3 miliar
• 2024: Rp 19 miliar
• 2025: Rp 3,1 miliar