Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pendekatan militer dalam membina siswa yang bermasalah. Inisiatif ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebutkan bahwa siswa dengan kriteria tertentu akan dimasukkan ke dalam program pendidikan karakter di lingkungan militer.

Menurut Dedi Mulyadi, siswa yang akan mengikuti program ini adalah mereka yang dianggap memiliki masalah perilaku atau kenakalan. Salah satu indikatornya adalah kecanduan bermain game Mobile Legend, selain terlibat dalam tawuran dan penyalahgunaan minuman keras. Dedi menyampaikan hal ini di Gedung DPR pada hari Selasa, 29 April 2025, dengan menekankan bahwa program ini menyasar siswa yang memiliki pola tidur tidak teratur akibat kebiasaan bermain game.

Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa siswa yang sering melawan orang tua, melakukan tindakan ancaman, dan membuat keributan di sekolah juga akan dikategorikan sebagai siswa nakal dan berpotensi dikirim ke barak militer. Tindakan bolos sekolah juga menjadi pertimbangan, terutama jika siswa tersebut berangkat dari rumah namun tidak sampai ke sekolah.

Program pendidikan karakter ini direncanakan akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun di barak militer. Meskipun demikian, Dedi memastikan bahwa siswa tetap akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa, dengan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah asal. Proses belajar mengajar akan tetap dilaksanakan di lingkungan militer atau kepolisian, dengan guru dari sekolah asal yang akan berkunjung secara berkala.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa kriteria siswa bermasalah yang akan dikirim ke barak militer sejalan dengan pernyataan Dedi Mulyadi. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang terlibat dalam tawuran, geng motor, atau siswa yang sulit dididik etika dan perilakunya oleh orang tua. Wahyu menekankan bahwa kerjasama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang dipersiapkan untuk mewujudkan program ini.

Wahyu juga menegaskan bahwa mekanisme pengiriman siswa bermasalah ke barak militer harus berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan persetujuan dan dukungan dari semua pihak terkait. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter siswa dan membantu mereka untuk kembali ke jalur yang benar.