Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi, terutama saat musim kemarau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyampaikan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan demi keuntungan bisnis. Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut.

Dalam kunjungannya ke Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Budi Gunawan menyatakan bahwa pihak swasta seharusnya turut serta dalam upaya mitigasi karhutla. Mengingat sebagian besar perusahaan swasta memanfaatkan sumber daya hutan dan perkebunan untuk kegiatan bisnis mereka, maka mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya kebakaran. Pemerintah mengharapkan peran aktif dari sektor swasta dalam membentuk satuan tugas darat dan berpartisipasi langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan. Budi Gunawan telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa pelaku karhutla akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memandang serius persoalan karhutla karena dampaknya yang luas, tidak hanya merugikan lingkungan dan menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah geopolitik antar negara akibat asap yang menyebar lintas batas.

Pemerintah telah membentuk desk koordinasi penanggulangan karhutla sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak kemunculan titik api akan terjadi antara bulan Juni hingga September 2025. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Tujuan utama dari upaya ini adalah mencapai zero kebakaran hutan dan lahan di Indonesia serta membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang semakin baik. Pemerintah berharap, dengan adanya koordinasi yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak, Indonesia dapat terbebas dari bencana karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla memerlukan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan. Dengan kerjasama yang solid, Indonesia dapat mengatasi tantangan karhutla dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan lestari.