Investasi besar yang tengah berjalan di Subang, Jawa Barat, untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD, dilaporkan mengalami kendala akibat aktivitas organisasi masyarakat (ormas) dan praktik premanisme. Kondisi ini memicu perhatian serius dari pemerintah pusat, yang berupaya menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pembangunan pabrik. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan mengenai gangguan terhadap lalu lintas pengangkutan material dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik BYD.

"Persoalan ini perlu dijelaskan secara proporsional kepada publik, bahwa pemerintah hadir untuk menjaga kondusivitas iklim investasi," ujar Agus. Ia menambahkan bahwa dirinya akan menyampaikan hal ini kepada Kapolri agar pesan mengenai komitmen pemerintah dalam melindungi investasi dapat tersampaikan dengan baik.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebelumnya mengungkapkan adanya indikasi praktik premanisme yang menghambat proses pembangunan pabrik BYD. Gangguan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan berdampak negatif terhadap kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Menperin Agus Gumiwang menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi masalah ormas dan premanisme. Ia meyakini bahwa Polri telah mengambil tindakan yang diperlukan, mengingat isu pungutan liar dan premanisme di fasilitas produksi menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Komisi VII DPR RI.

Sementara itu, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita BR mengklaim bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan mengenai premanisme di kawasan industri tempat pabrik BYD dibangun. Ia menyatakan bahwa Polres Subang telah melakukan penertiban, sehingga aktivitas premanisme sudah tidak terjadi lagi.

Daftar Poin Penting:

• Koordinasi Pemerintah dan Polri: Pemerintah berupaya untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberantas tindakan premanisme.
• Dukungan Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah mengklaim sudah menindaklanjuti laporan mengenai tindakan premanisme.
• Kepastian Hukum dan Keamanan: Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor, serta menjaga citra Indonesia sebagai negara yang ramah investasi.