Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah melanda Indonesia dengan total luas mencapai 3.207 hektare hingga 22 April 2025. Dari total tersebut, 1.227 hektare merupakan lahan gambut, sementara sisanya seluas 1.980 hektare adalah tanah mineral.

Berdasarkan data KLHK, tiga provinsi mencatatkan luas karhutla tertinggi. Riau menjadi wilayah dengan dampak terparah, dengan total lahan terbakar mencapai 698 hektare. Kalimantan Barat menyusul di urutan kedua dengan 494 hektare, dan Aceh berada di posisi ketiga dengan 296 hektare. Di Riau, kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Pelalawan, mencapai 639 hektare, diikuti Bengkalis (48 hektare), Dumai (7,5 hektare), dan Kepulauan Meranti (3,5 hektare).

Menteri LHK, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengendalikan karhutla. Ia mengklaim bahwa tren karhutla menunjukkan penurunan berkat pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dan perbaikan berkelanjutan. Beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi:

• Kerja sama lintas lembaga: Koordinasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah.
• Pencegahan dan penegakan hukum: Upaya proaktif untuk mencegah kebakaran dan menindak pelaku pembakaran lahan.
• Pemanfaatan teknologi: Penggunaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijadwalkan mulai 1 Mei 2025 di Riau.
• Edukasi masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla.
• Partisipasi aktif masyarakat: Keterlibatan kelompok masyarakat peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan elemen lainnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla.

Sementara itu, Plt Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami kondisi La Nina atau kemarau basah hingga Mei 2025. BMKG memperkirakan Riau akan mengalami puncak kemarau pada bulan Juli dan Agustus, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Budi Gunawan, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, terutama di wilayah Riau. Pemerintah berupaya memadamkan api secepat mungkin melalui operasi pemadaman darat dan udara, serta mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengkoordinasikan upaya pemadaman.