Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik terkait peningkatan angka PHK dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus berupaya melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memitigasi dampak PHK. Upaya ini difokuskan pada dua aspek utama: memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang terkena PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menciptakan lapangan kerja baru sebagai solusi jangka panjang.

"Kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi (PHK)," ujar Prasetyo kepada awak media. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga berupaya menangani dan memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak, serta mencari cara untuk mengatasi masalah ini dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru sesegera mungkin.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja yang terkena PHK. Hingga Februari 2025, tercatat 18.610 pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan bulan Januari 2025, di mana tercatat 3.325 kasus PHK.

Menurut data resmi Kemnaker, provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah kasus PHK tertinggi, mencapai 57,37 persen dari total kasus yang dilaporkan secara nasional. Lonjakan angka PHK ini menjadi perhatian serius pemerintah dan mendorong upaya lebih intensif untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan peluang kerja baru.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus pemerintah:

• Koordinasi Intensif: Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memitigasi dampak PHK dan memastikan pemenuhan hak-hak pekerja.
• Pemenuhan Hak Pekerja: Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Penciptaan Lapangan Kerja Baru: Pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja baru sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah PHK.
• Fokus pada Daerah Terdampak: Pemerintah memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang mencatat angka PHK tertinggi, seperti Jawa Tengah.

Pemerintah menyadari bahwa PHK dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi pekerja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan peluang kerja baru untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ini.