Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja penting bersama Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI untuk membahas isu-isu strategis yang mendesak, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi militer, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, membuka rapat dengan menjelaskan agenda utama, yaitu membahas kebijakan strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan), peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan dan pengelolaan aset TNI, serta implementasi perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pertahanan. Utut juga mengajukan pertanyaan terkait sifat rapat, apakah akan digelar secara terbuka atau tertutup. Mengingat agenda rapat tidak membahas detail keuangan atau informasi sensitif terkait keamanan negara, peserta rapat menyetujui untuk menggelar rapat secara terbuka, dengan catatan bahwa pembahasan dapat dialihkan menjadi tertutup apabila terdapat informasi yang sangat sensitif untuk dipublikasikan.

Fokus utama rapat adalah peningkatan kesejahteraan prajurit. Hal ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

• Perumahan: Ketersediaan dan kualitas perumahan bagi prajurit menjadi perhatian penting. Pembahasan meliputi program pembangunan dan renovasi perumahan dinas, serta solusi untuk mengatasi kekurangan perumahan bagi prajurit yang bertugas di daerah terpencil.
• Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak setiap prajurit. Rapat membahas peningkatan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI, program pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarga.
• Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan bagi putra-putri prajurit menjadi perhatian. Pembahasan meliputi program beasiswa, peningkatan kualitas sekolah di lingkungan TNI, dan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi.
• Tunjangan: Kesejahteraan finansial prajurit menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan moril. Rapat membahas penyesuaian tunjangan, insentif, dan fasilitas lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial prajurit.
• Pengelolaan Aset TNI: Penanganan dan pengelolaan aset TNI menjadi krusial untuk mendukung operasional dan kesejahteraan prajurit. Komisi I DPR RI juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset TNI, serta memastikan bahwa aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara dan kesejahteraan prajurit.