Dilema Pendidikan Indonesia: Menimbang Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan

Wacana mengenai Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan yang digulirkan pemerintah telah memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Sekolah Rakyat, yang bertujuan untuk menekan angka putus sekolah dan memberikan akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, dianggap sebagai solusi strategis. Di sisi lain, Sekolah Unggulan (Garuda), yang dirancang khusus untuk siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan dan potensi fragmentasi dalam sistem pendidikan.

Kekhawatiran muncul bahwa wacana ini justru memperdalam jurang pemisah dalam masyarakat, di mana stigma 'sekolah untuk orang kaya' atau 'sekolah untuk anak pintar' semakin mengakar. Kondisi ini, jika tidak diatasi, dapat mengancam keutuhan nasional dan menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Belajar dari Sejarah: Sekolah Rakyat Era Kolonial

Sejarah mencatat bahwa Sekolah Rakyat pada masa kolonial, meskipun awalnya dipandang sebelah mata, menjadi wadah bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjokroaminoto. Mereka berhasil memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Sekolah-sekolah bentukan pribumi menjadi antitesis terhadap sistem pendidikan Belanda yang diskriminatif.

Namun, ironisnya, sistem pendidikan Indonesia saat ini terkesan mengulangi pola-pola diskriminatif di masa lalu. Pemisahan siswa berdasarkan faktor ekonomi, intelektualitas, dan jarak geografis semakin memperlebar kesenjangan. Neoliberalisme telah merambah dunia pendidikan, menjadikan sekolah sebagai lahan investasi bagi pemilik modal, sehingga akses pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya.

Kesenjangan yang Menganga dan Mimpi yang Terkubur

Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam pendidikan masih menjadi masalah pelik. Meskipun ada segelintir siswa dari keluarga kurang mampu yang berhasil meraih prestasi gemilang, keberhasilan mereka seringkali diiringi dengan pandangan sinis dari masyarakat yang skeptis. Masyarakat, yang terbebani oleh keterbatasan ekonomi, merasa bahwa pendidikan tinggi hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada.

Contohnya, kasus seorang siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berhasil masuk Fakultas Kedokteran UI justru menuai komentar negatif dari lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan bahwa fragmentasi sosial telah meruntuhkan optimisme dan harapan akan pendidikan berkualitas bagi semua.

Potensi Diskriminasi dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

Jika wacana Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan direalisasikan, ada kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan dilabeli sebagai 'sekolah untuk anak miskin', sementara Sekolah Unggulan akan menjadi 'sekolah untuk anak pintar dan kaya'. Hal ini dapat memperburuk diskriminasi dan meminggirkan siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, siswa dari Sekolah Unggulan dipersiapkan untuk bersaing di kancah global, nasib anak-anak dari Sekolah Rakyat dipertanyakan.

Pendidikan seharusnya menjadi wadah untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesadaran sosial. Oleh karena itu, sebelum menetapkan kebijakan baru, pemerintah perlu melibatkan semua pihak dalam diskusi yang komprehensif. Sistem pendidikan Indonesia terlalu sering mengalami perubahan kebijakan yang belum terukur dampaknya secara jelas.

Alih-alih menggelontorkan anggaran untuk program-program baru, lebih baik pemerintah fokus pada perbaikan sistem yang ada, seperti meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan), dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Diharapkan, wacana ini bukan sekadar kepentingan politik sesaat yang akan digunakan sebagai bahan kampanye. Masa depan pendidikan Indonesia harus dibangun atas dasar kesetaraan, inklusi, dan kualitas yang merata bagi semua anak bangsa.