Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah berupaya keras meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu fokus utama adalah akreditasi rumah sakit (RS) TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa dari total 145 RS TNI, sebanyak 29 rumah sakit belum berhasil meraih akreditasi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam proses akreditasi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dokter spesialis. Kekurangan tenaga ahli di bidang bedah, penyakit dalam, obgyn (kebidanan dan kandungan), serta anak menjadi tantangan signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, Universitas Pertahanan (Unhan) telah mengambil langkah strategis dengan membuka Fakultas Kedokteran. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan dokter yang siap mengisi kekosongan di RS TNI. Setiap tahunnya, Unhan meluluskan sekitar 75 alumni Fakultas Kedokteran.

Kementerian Pertahanan juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Sjafrie mengakui bahwa rekomendasi dari Kemenkes sangat penting dalam penempatan dokter spesialis. Ia berharap agar ada pertimbangan lebih lanjut dari pihak terkait untuk mempermudah penempatan dokter spesialis di RS TNI. Selain itu, Kemenkes juga telah memberikan izin bagi dokter spesialis asing untuk berpraktik di rumah sakit institusi, yang menjadi angin segar bagi upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan TNI.

Selain masalah SDM, Menhan juga menyoroti tingginya harga obat-obatan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kemhan tengah merevitalisasi laboratorium farmasi yang dimiliki oleh TNI. Tujuannya adalah untuk menciptakan pabrik farmasi yang mampu memproduksi obat-obatan sendiri, khususnya untuk kebutuhan pertahanan negara. Kemhan juga berencana bekerja sama dengan Kemenkes untuk mendistribusikan obat-obatan produksi dalam negeri kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, melalui koperasi desa dan apotek yang akan disuplai dari pabrik obat terpusat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan Menhan dalam rapat tersebut:

• Akreditasi RS TNI: 29 dari 145 RS TNI belum terakreditasi.
• Kekurangan Dokter Spesialis: Terutama di bidang bedah, penyakit dalam, obgyn, dan anak.
• Upaya Unhan: Membuka Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan lulusan dokter.
• Kerjasama dengan Kemenkes: Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis dan distribusi obat.
• Revitalisasi Laboratorium Farmasi: Untuk memproduksi obat-obatan sendiri dan menekan harga obat.
• Pemanfaatan Dokter Asing: Memanfaatkan izin dokter asing untuk berpraktik di RS Institusi