Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan respons tegas terkait permintaan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengenai pemutihan utang bahan bakar minyak pelumas (BMP) TNI AL kepada PT Pertamina yang mencapai angka Rp 2,25 triliun. Alih-alih menyetujui pemutihan, ICW justru mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit komprehensif terhadap seluruh proses pembelian BMP oleh TNI AL.

"ICW mendesak BPK untuk segera melakukan audit terhadap pembelian BMP yang dilakukan TNI AL. Hasil audit tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik, sehingga mekanisme check and balances dapat berjalan dengan efektif," tegas Wana Alamsyah, peneliti ICW, dalam keterangannya.

ICW berpendapat bahwa permintaan pemutihan utang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan alasan yang jelas. Lebih lanjut, ICW menilai bahwa TNI AL memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk melunasi tunggakan tersebut.

"Permintaan KSAL terkait pemutihan utang BMP senilai sekitar Rp 3 triliun, yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, terkesan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Jika kita telaah komposisi anggaran yang ada, Markas Besar TNI AL sebenarnya memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban tunggakan tersebut," imbuhnya.

Berdasarkan catatan ICW, anggaran Markas Besar TNI AL pada tahun 2025 mengalami penurunan dari Rp 24,4 triliun menjadi Rp 18,3 triliun sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Namun, data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa pagu anggaran Mabes TNI AL untuk pengadaan barang/jasa (di luar belanja pegawai) masih tercatat sebesar Rp 11,08 triliun.

Melalui penelusuran terhadap perencanaan pengadaan dengan kata kunci "BMP", ICW menemukan tujuh rencana pengadaan BMP oleh Mabes TNI AL. Akan tetapi, Wana mengungkapkan bahwa sejak tahun 2022, diduga tidak ada realisasi pengadaan BMP, yang menyebabkan akumulasi tunggakan terus meningkat hingga tahun 2025.

"Padahal, sejak tahun 2022, TNI AL telah mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis digitalisasi, yaitu electronic BMP (e-BMP). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah upaya digitalisasi tersebut telah berjalan efektif? Faktanya, masih ada tunggakan pengadaan BMP hingga tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa sistem tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh," ujarnya.

ICW juga menyoroti minimnya akses publik terhadap informasi terkait pembelian BMP dan dugaan belum adanya audit oleh BPK. Wana menyatakan bahwa ICW tidak menemukan laporan keuangan Kementerian Pertahanan periode 2022-2023 saat mengakses situs resmi BPK.

"Akses informasi mengenai pembelian BMP sangat terbatas dan diduga belum diaudit oleh BPK," kata Wana.

ICW menekankan bahwa jika tunggakan BMP tersebut tidak segera dilunasi, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Oleh karena itu, ICW mendesak BPK untuk segera melakukan audit dan membuka hasil audit tersebut kepada publik.

"Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu melakukan pengawasan terhadap proses pembelian BMP yang dilakukan oleh TNI AL untuk memitigasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Jika ditemukan indikasi korupsi, KPK wajib untuk melakukan penindakan," pungkas Wana.

Sebelumnya, KSAL mengusulkan agar tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) TNI AL kepada PT Pertamina senilai triliunan rupiah dapat diputihkan.

"Saat ini, tunggakan bahan bakar mencapai Rp 2,25 triliun, dan kita kembali dibebani dengan kewajiban membayar utang sebesar Rp 3,2 triliun. Sebenarnya, tunggakan ini bisa ditiadakan, diputihkan, khususnya untuk masalah bahan bakar," kata Ali dalam rapat dengan Komisi I DPR RI.

Ali juga mengusulkan agar harga BBM yang dibeli dari Pertamina tidak lagi menggunakan harga industri, melainkan menggunakan skema subsidi. Menurutnya, skema ini telah diterapkan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan ia berharap TNI AL juga dapat menerapkan skema yang sama.