Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah mengkaji pembangunan fasilitas militer terpadu yang meliputi dermaga, pangkalan udara, dan pangkalan darat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kekuatan dan kemandirian Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, menekankan pentingnya memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional dan latihan seluruh angkatan.

Pembangunan Pangkalan Darat

Fokus utama dalam pembangunan kekuatan Angkatan Darat (AD) adalah penyediaan pangkalan yang representatif. Pangkalan ini dirancang tidak hanya sebagai tempat berlatih bagi prajurit, tetapi juga sebagai tempat tinggal yang layak bagi mereka dan keluarga. Konsep ini mencakup pembangunan fasilitas yang memungkinkan penampungan sejumlah batalyon, lengkap dengan sarana pendukung untuk latihan dan kegiatan operasional sehari-hari. Kemhan berencana mengoptimalkan lahan yang sudah dimiliki, namun tidak menutup kemungkinan pengajuan lahan tambahan kepada pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jika diperlukan.

Pembangunan Dermaga untuk Angkatan Laut

Untuk memperkuat Angkatan Laut (AL), Kemhan memprioritaskan pembangunan dermaga yang mampu menampung kapal-kapal perang yang dimiliki. Lokasi dermaga akan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor taktis dan strategis, memastikan efektivitas operasional dan keamanan. Dalam realisasinya, Kemhan menjajaki kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam hal pemanfaatan lahan dan sumber daya. Dukungan dari DPR RI sangat diharapkan untuk memuluskan proses perolehan lahan dan pembangunan dermaga mandiri, sehingga tidak bergantung pada fasilitas yang dimiliki kementerian atau lembaga lain.

Pembangunan Pangkalan Udara

Seiring dengan modernisasi alutsista, Angkatan Udara (AU) membutuhkan pangkalan udara yang memadai untuk menampung pesawat-pesawat baru. Pembangunan pangkalan udara menjadi prioritas untuk memastikan kesiapan operasional dan pemeliharaan armada udara. Kemhan berupaya memanfaatkan aset-aset yang ada, termasuk lahan di bekas Bandara Polonia, Medan. Aset-aset ini akan dioptimalkan untuk kepentingan pertahanan negara, bukan untuk kepentingan komersial.

Presiden saat itu, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya mempertahankan aset-aset negara dan menggunakannya secara optimal untuk memperkuat pertahanan. Kemhan berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Angkasa Pura, untuk menyelesaikan persoalan lahan dan memastikan kepentingan pertahanan negara tetap menjadi prioritas.

Kemhan berharap dukungan penuh dari Komisi I DPR RI dalam merealisasikan rencana strategis ini. Dengan infrastruktur yang memadai, TNI akan semakin kuat dan mandiri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.