Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan sinyal positif terkait potensi penerapan kebijakan wajib menggunakan transportasi umum bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Gagasan ini muncul menyusul implementasi kebijakan serupa yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi para pegawainya.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa inisiatif yang diterapkan di Jakarta merupakan langkah yang konstruktif. Mengingat Jakarta masih menjadi pusat administrasi negara, dengan konsentrasi pegawai instansi pemerintah yang tinggi, kebijakan ini dinilai relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Rini menyampaikan pandangannya di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (30/4/2025).

"Saya kira ini ide yang sangat baik untuk diimplementasikan, karena dapat membantu menangani isu-isu lingkungan dan perubahan iklim," ujar Rini. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Kementerian PANRB terbuka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perluasan cakupan kebijakan tersebut secara nasional. Dengan kata lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa seluruh ASN di Indonesia akan diwajibkan menggunakan transportasi umum.

"Tentu saja (kami membuka opsi), karena saya sangat terbuka terhadap ide-ide yang bagus," tegasnya.

Namun, Rini menekankan perlunya mempertimbangkan kesiapan infrastruktur transportasi publik di berbagai daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas layanan transportasi yang memadai. Dengan adanya dorongan penggunaan transportasi publik, diharapkan pemerintah daerah akan terpacu untuk meningkatkan investasi dan pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah masing-masing.

"Kita perlu membahasnya secara komprehensif, tidak bisa disamaratakan begitu saja. Kesiapan transportasi harus menjadi pertimbangan utama," jelas Rini.

Mengenai situasi di Jakarta, Rini mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai pilihan moda transportasi publik. Hal ini termasuk penyediaan layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya. Mengingat banyaknya pegawai yang bekerja di Jakarta namun berdomisili di daerah penyangga, peningkatan kualitas transportasi regional menjadi krusial untuk memfasilitasi mobilitas mereka.

"Saya berharap kebijakan ini akan mendorong pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di daerah penyangga. Saya sangat mendukung jika ASN dapat menggunakan transportasi umum, karena fasilitasnya sudah disediakan dengan baik," kata Rini.

Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mewajibkan seluruh ASN-nya untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini diinisiasi langsung oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Kementerian PANRB membuka peluang penerapan wajib transportasi umum bagi ASN nasional.
• Kebijakan ini merupakan respons terhadap kebijakan serupa di DKI Jakarta.
• Kesiapan infrastruktur transportasi publik di daerah menjadi kunci keberhasilan.
• Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan investasi di sektor transportasi.
• Kebijakan di DKI Jakarta mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.