Dalam proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Presiden Joko Widodo, melalui kuasa hukumnya, secara tegas menolak permintaan penggugat terkait penayangan ijazah. Penolakan ini didasari pada beberapa argumentasi hukum dan prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

Kuasa hukum Jokowi, Irpan, menyatakan bahwa tuntutan penggugat, Muhammad Taufiq, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lebih lanjut, Irpan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi privasi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya, sebagaimana dijamin oleh undang-undang dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa untuk membuka informasi pribadi tanpa alasan yang jelas dan sah secara hukum.

Alasan penolakan Jokowi:

• Penggugat tidak memiliki legal standing yang kuat.
• Perlindungan privasi sebagai hak asasi manusia.
• Tidak ada justifikasi untuk membuka informasi pribadi.

Sidang mediasi yang dipimpin oleh mediator non hakim, Profesor Adi Sulistiyono, berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, pihak Jokowi tetap bersikukuh bahwa permintaan untuk membuka ijazah tidak berdasar dan merugikan martabat klien mereka. Irpan menyatakan bahwa publikasi tuntutan ini melalui media semakin membebani Jokowi dan merusak nama baiknya.

"Mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, Bapak Joko Widodo," ujar Irpan seusai sidang mediasi.

Tuntutan ini dinilai tidak hanya mengabaikan hak-hak pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Pihak Jokowi juga menyayangkan pernyataan-pernyataan yang beredar di luar persidangan yang dinilai merusak kehormatan dan martabat klien mereka.

Sidang mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanpa kehadiran Jokowi, diakhiri dengan penundaan proses mediasi. Pihak penggugat tetap bersikeras untuk mendorong pembukaan ijazah, sementara pihak Jokowi menolak untuk memenuhi permintaan tersebut. Perselisihan ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufiq, yang mewakili kelompok bernama Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM). Taufiq meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya untuk membuktikan keabsahan pendidikan yang dimilikinya.

Langkah selanjutnya dalam proses mediasi ini akan ditentukan pada sesi berikutnya, dengan harapan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan. Namun, dengan penolakan tegas dari pihak Jokowi, kasus hukum ini kemungkinan akan terus menjadi perhatian publik. Keteguhan Jokowi dalam melindungi informasi pribadi dan argumentasi hukum yang mendasarinya akan terus diuji dalam proses hukum yang akan datang.