Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan bahwa hanya empat provinsi di Indonesia yang saat ini mampu mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah gubernur. Keempat provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Menurut Rifqinizamy, keempat provinsi ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, yakni di atas 60 persen dari total pendapatan daerah mereka.

"Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sisanya dalam posisi tengah," ujar Rifqinizamy. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar provinsi lain di Indonesia masih berada dalam kondisi ketergantungan terhadap APBN.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menjelaskan bahwa sekitar 70 persen daerah di Indonesia, termasuk provinsi dan kabupaten/kota, masih sangat bergantung pada APBN. Ketergantungan ini dianggap tinggi apabila PAD suatu daerah berada di bawah 40 persen dari total pendapatan daerah.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan ketimpangan dalam kemampuan finansial antar daerah di Indonesia. Beberapa daerah bahkan memiliki PAD yang sangat rendah, yakni di bawah 10 persen. Hal ini menyebabkan daerah-daerah tersebut terus-menerus mengajukan dana transfer dari pusat setiap tahunnya.

Rifqinizamy berharap bahwa rapat kerja tersebut dapat menghasilkan solusi konkret untuk membantu daerah-daerah dengan PAD rendah agar dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada APBN. Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk mengatasi masalah ini.

"Paling penting ini menjadi koreksi kita bersama dan upaya kita bersama yang PAD-nya di bawah 10 persen. Ada yang cuma 4 persen, ada yang cuma 5 persen, ada yang 6 persen. Itu artinya ketergantungan APBN-nya sangat tinggi," jelas Rifqinizamy.

Daftar Provinsi Mandiri:

• DKI Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Banten

Rendahnya PAD di beberapa daerah menjadi perhatian serius karena berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat. Ketergantungan yang tinggi pada APBN juga dapat mengurangi kemandirian daerah dalam mengambil kebijakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki.