Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyoroti dinamika investasi di Indonesia, menggambarkan situasinya sebagai perpaduan antara potensi keuntungan yang menggiurkan dan tantangan regulasi yang kompleks.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta pada hari Rabu, 30 April 2025, Shinta mengungkapkan bahwa persepsi awal investor terhadap Indonesia seringkali diwarnai kekhawatiran. Reputasi birokrasi yang rumit, regulasi yang tumpang tindih, dan proses perizinan yang berlarut-larut menciptakan kesan bahwa berinvestasi di Indonesia adalah hal yang sulit dan berisiko. Ketidakpastian hukum juga menjadi faktor yang menghambat minat investor.

Namun, Shinta menekankan bahwa di balik tantangan tersebut, banyak investor yang telah berhasil meraih keuntungan signifikan dan membangun bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik, dengan potensi imbal hasil yang besar.

Shinta menyoroti pentingnya menjaga citra positif Indonesia di mata investor global. Di tengah persaingan ketat dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, Indonesia perlu menawarkan iklim investasi yang lebih menarik dan kompetitif. Investor akan membandingkan berbagai faktor, termasuk kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, sebelum membuat keputusan investasi.

Salah satu kendala utama yang dihadapi investor di Indonesia adalah proses perizinan yang panjang dan rumit. Shinta mengungkapkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin awal pendirian usaha bisa mencapai 65 hari. Belum lagi izin-izin lain yang diperlukan untuk operasional bisnis, yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Shinta berharap pemerintah dapat mengatasi hambatan-hambatan ini untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.

Berikut adalah beberapa tantangan spesifik yang perlu diatasi:

• Regulasi yang kompleks dan tumpang tindih: Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan mengharmonisasikan peraturan antar instansi untuk mengurangi kebingungan dan biaya kepatuhan bagi investor.
• Proses perizinan yang panjang dan rumit: Pemerintah perlu mempercepat dan mempermudah proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan sistem pelayanan terpadu.
• Ketidakpastian hukum: Pemerintah perlu memastikan kepastian hukum dan penegakan kontrak untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada investor.
• Infrastruktur yang belum memadai: Pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, untuk mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
• Kualitas sumber daya manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil bagi investor.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya sebagai tujuan investasi dan menarik lebih banyak modal asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.