Wacana mengenai perubahan status Kota Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta tampaknya masih jauh dari kenyataan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan apapun di tingkat provinsi terkait isu tersebut. Penegasan ini disampaikan di tengah maraknya pemberitaan mengenai usulan beberapa daerah di Indonesia yang menginginkan status keistimewaan.

Luthfi juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menerima usulan resmi dari pihak manapun, termasuk dari Pemerintah Kota Solo. Ia menekankan bahwa keputusan mengenai pemberian status keistimewaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pernyataan ini sejalan dengan mekanisme yang berlaku, di mana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status keistimewaan bagi suatu wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi adanya sejumlah daerah yang mengajukan usulan untuk mendapatkan status daerah istimewa. Selain Solo Raya, yang meliputi Kota Surakarta dan enam kabupaten di sekitarnya (Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri), terdapat juga usulan dari Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa setiap usulan akan dikaji secara mendalam berdasarkan kriteria yang diatur dalam undang-undang. Proses pengajuan status daerah istimewa tidak hanya didasarkan pada keinginan daerah semata, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang ketat. Kajian dari Kemendagri akan menjadi dasar pertimbangan sebelum usulan tersebut diajukan kepada DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut.

Wacana ini memunculkan pertanyaan mengenai kriteria dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk dapat memperoleh status istimewa. Pemerintah pusat memiliki peran sentral dalam menentukan layak atau tidaknya suatu daerah mendapatkan status tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sejarah, budaya, dan potensi daerah. Proses yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemberian status daerah istimewa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Berikut adalah poin penting terkait wacana daerah istimewa:

• Belum Ada Usulan Resmi: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menerima usulan resmi dari Kota Solo terkait status daerah istimewa.
• Kewenangan Pusat: Keputusan mengenai status daerah istimewa merupakan kewenangan pemerintah pusat.
• Usulan Daerah Lain: Selain Solo Raya, terdapat usulan dari Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Tenggara.
• Kajian Mendalam: Kemendagri akan mengkaji setiap usulan berdasarkan kriteria yang diatur dalam undang-undang.
• Proses di DPR: Usulan yang memenuhi syarat akan diajukan kepada DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut.