Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Rabu (30/4/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hasil negosiasi kebijakan impor dengan Amerika Serikat.

Sri Mulyani menyampaikan laporan mengenai kondisi APBN terkini, yang menunjukkan adanya defisit sebesar Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa defisit tersebut masih terkendali dan sesuai dengan perencanaan awal APBN.

• Defisit APBN: Mencapai Rp 104,2 triliun atau 0,43% dari PDB pada akhir Maret 2025.
• Pendapatan Negara: Tercatat sebesar Rp 516,1 triliun, atau 17,2% dari target APBN, namun lebih rendah 16,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
• Belanja Negara: Mencapai Rp 620,3 triliun, atau 17,1% dari pagu APBN, meningkat 1,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
• Keseimbangan Primer: APBN mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun.

Defisit APBN ini disebabkan oleh peningkatan belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 516,1 triliun, atau 17,2 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun, atau 17,1 persen dari pagu APBN.

Selain melaporkan kinerja APBN, Sri Mulyani juga menyampaikan hasil perjalanannya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan impor. Detail mengenai hasil negosiasi ini tidak diungkapkan secara rinci, namun diperkirakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga membahas mengenai program sekolah rakyat. Namun, tidak ada informasi detil lebih lanjut mengenai pembahasan sekolah rakyat ini.