Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan lampu hijau terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melibatkan lingkungan militer dalam pembinaan siswa yang bermasalah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut, menekankan bahwa pemanfaatan barak militer sebagai lokasi pembinaan kedisiplinan bagi generasi muda diperbolehkan.

Menurut Sjafrie, program ini dapat menjadi solusi alternatif dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab pada siswa yang kerap melakukan pelanggaran. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di barak militer haruslah fokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan, bukan pelatihan militer yang sesungguhnya. Mekanisme pelaksanaan program ini diserahkan kepada koordinasi antara pemerintah daerah tingkat provinsi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) setempat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya mengusulkan program pembinaan siswa bermasalah di lingkungan militer sebagai upaya mengatasi kenakalan remaja yang semakin meresahkan. Program ini menyasar siswa yang terlibat dalam berbagai tindakan indisipliner, seperti:

• Penyalahgunaan minuman keras
• Tawuran antar pelajar
• Kecanduan game online

Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang dianggap rawan kenakalan remaja sebelum diperluas ke seluruh wilayah Jawa Barat. Siswa yang terpilih akan menjalani pembinaan selama enam bulan di barak-barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Selama masa pembinaan, mereka tidak akan mengikuti kegiatan belajar formal di sekolah, melainkan fokus pada pembentukan karakter dan perilaku positif di bawah bimbingan personel TNI. Diharapkan, program ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan mental dan sosial siswa, serta mengurangi tingkat kenakalan remaja di Jawa Barat.