Sorotan Mutasi TNI: Status Jabatan Sipil Mayjen Novi Helmy di Bulog dalam Tinjauan
Mutasi dan rotasi terbaru di tubuh TNI, yang melibatkan 237 perwira tinggi, menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah status jabatan sipil yang diemban oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog.
Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) menyoroti belum adanya informasi terkait status Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dalam mutasi terbaru. Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang TNI, seorang perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar bidang yang diizinkan oleh undang-undang, harus mengundurkan diri dari dinas militer. Jabatan Direktur Utama Bulog, menurut ISDS, termasuk dalam kategori ini. Jabatan terakhir Novi Helmy di TNI sebelum penugasannya di Bulog adalah sebagai Staf Khusus Panglima TNI.
Meski demikian, ISDS memberikan apresiasi terhadap mutasi dan rotasi yang dilakukan TNI. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme TNI.
Salah satu contohnya adalah pengembalian posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan I) kepada perwira tinggi TNI Angkatan Laut (AL). Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD). Kini, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla, yang sebelumnya menjabat Pangkoarmada III, ditunjuk sebagai Pangkogabwilhan I.
Laksda TNI Hersan dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam bidang tempur laut, mengingat pengalamannya bertugas di berbagai kapal perang RI. Dengan penunjukan ini, TNI menunjukkan komitmennya untuk memprioritaskan pertahanan laut di wilayah barat Indonesia.
Selain itu, penunjukan Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo sebagai Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) juga menjadi sorotan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat operasi TNI AL di wilayah timur Indonesia, yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian.
ISDS juga menyoroti pentingnya Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya yang berkaitan dengan misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, sebagai bagian dari kebijakan politik pemerintah dalam menjaga kedaulatan RI di wilayah Papua.
Penunjukan perwira tinggi TNI Angkatan Laut pada posisi-posisi strategis seperti Pangkogabwilhan I dan Pangkoarmada III mencerminkan komitmen TNI dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia secara menyeluruh, baik di wilayah barat maupun timur.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa proses administrasi pengunduran diri Mayjen Novi Helmy Prasetya dari TNI diperkirakan akan selesai pada Maret 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan proses tersebut.