Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol Dibatalkan: Sidang Pemakzulan dan Kasus Pidana Tetap Berlanjut

Drama politik di Korea Selatan memasuki babak baru setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Jumat (7 Maret 2025) memutuskan untuk membatalkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini mengakhiri penahanan mantan jaksa tersebut yang telah berlangsung sejak 15 Januari lalu, menyusul penetapan darurat militer kontroversial yang dilakukannya pada Desember 2024. Meskipun pembebasannya ini menandai sebuah perkembangan signifikan, proses hukum yang dihadapi Presiden Yoon masih jauh dari selesai. Ia masih harus menghadapi sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi dan persidangan kasus pidana yang berpotensi memberinya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Penangkapan Presiden Yoon yang berusia 64 tahun tersebut terjadi setelah ketegangan antara tim keamanan kepresidenan dan para penyidik. Langkah penetapan darurat militer selama satu malam oleh Presiden Yoon, yang mengakibatkan penangguhan pemerintahan sipil dan pengerahan tentara ke gedung parlemen, telah memicu kekacauan nasional dan kemarahan publik. Tindakan tersebut menjadi dasar dakwaan pemberontakan yang dilayangkan kepadanya. Tim pengacara Presiden Yoon mengajukan permohonan pembatalan surat perintah penangkapan dengan alasan jaksa penuntut menunggu terlalu lama untuk mengajukan dakwaan, sebuah argumen yang dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan berpendapat bahwa untuk memastikan kejelasan prosedural dan menghilangkan keraguan mengenai legalitas proses investigasi, pembatalan penahanan merupakan langkah yang tepat. Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa wajar untuk menyimpulkan bahwa dakwaan diajukan setelah masa penahanan terdakwa berakhir.

Namun, pembebasan Presiden Yoon tidak berarti berakhirnya masalah hukum yang dihadapinya. Sidang pemakzulan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi akan menentukan nasib politiknya. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah pemakzulan yang diputuskan oleh parlemen akan diperkuat, yang berarti Presiden Yoon akan dicopot secara resmi dari jabatannya. Jika hal ini terjadi, Korea Selatan harus menyelenggarakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Sementara itu, persidangan kasus pidana terhadap Presiden Yoon telah dimulai pekan lalu. Presiden Yoon merupakan presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi sidang pemakzulan dan persidangan pidana secara bersamaan. Proses hukum ini akan menentukan masa depan politiknya dan masa depan pemerintahan Korea Selatan.

Preseden sebelumnya menunjukkan bahwa proses pemakzulan dapat memakan waktu. Park Geun Hye dan Roh Moo Hyun, dua mantan presiden Korea Selatan yang juga dimakzulkan, masing-masing harus menunggu 11 dan 14 hari untuk mengetahui keputusan akhir Mahkamah Konstitusi. Sementara menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil persidangan pidana, ketidakpastian politik tetap membayangi Korea Selatan. Nasib Presiden Yoon dan konsekuensi dari tindakannya masih menjadi sorotan utama baik di dalam negeri maupun internasional.

Berikut poin-poin penting dari perkembangan kasus ini:

• Pengadilan membatalkan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol.
• Presiden Yoon tetap menghadapi sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.
• Presiden Yoon juga menghadapi persidangan kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
• Jika dimakzulkan, pemilihan presiden baru akan digelar dalam 60 hari.
• Presiden Yoon adalah presiden pertama di Korea Selatan yang menghadapi situasi hukum yang kompleks ini.