Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, baru-baru ini mengungkapkan adanya temuan sejumlah alokasi anggaran yang dianggap tidak wajar dalam berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Penemuan ini mengindikasikan potensi pemborosan dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu contoh yang disoroti oleh Bobby Nasution adalah penganggaran dana sebesar Rp 100 juta oleh sebuah dinas untuk pembelian tusuk gigi. Angka ini dinilai sangat tidak masuk akal dan memicu pertanyaan mengenai prioritas serta perencanaan anggaran yang dilakukan.

Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk melakukan penertiban dan optimalisasi anggaran di seluruh dinas Pemprov Sumut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah. Pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran di berbagai dinas telah dilakukan secara intensif selama dua bulan terakhir.

Dalam proses penertiban anggaran ini, Bobby Nasution tidak akan ragu untuk mencoret atau menghilangkan alokasi dana yang dianggap tidak relevan atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, sanksi tegas juga akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti bersikukuh mempertahankan atau memaksakan penganggaran belanja yang tidak masuk akal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam penertiban anggaran di Pemprov Sumut:

• Evaluasi menyeluruh: Melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh anggaran di berbagai dinas untuk mengidentifikasi potensi pemborosan dan inefisiensi.
• Prioritas anggaran: Memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki dampak positif dan signifikan bagi masyarakat.
• Transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik.
• Penegakan hukum: Menindak tegas ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran.

Dengan langkah-langkah ini, Bobby Nasution berharap dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.