Isu mengenai pengenaan cukai terhadap sepeda motor dan batu bara telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Askolani, memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana atau kebijakan yang akan mengimplementasikan cukai pada kedua komoditas tersebut.

Askolani menjelaskan bahwa DJBC secara rutin melakukan kajian internal terkait potensi ekstensifikasi cukai setiap tahunnya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari berbagai sektor. Namun, ia menekankan bahwa kajian tersebut bersifat internal dan tidak serta merta menjadi dasar pengambilan kebijakan. Hasil kajian ini tidak dipublikasikan dan memerlukan proses yang panjang sebelum diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan.

"Kajian itu sifatnya internal, jadi bukan untuk dipublikasikan dan bukan juga untuk pengambilan kebijakan," ujar Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa.

Ia menambahkan bahwa mekanisme ekstensifikasi cukai telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Setiap perubahan atau perluasan objek cukai harus melalui pembahasan yang mendalam dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait cukai.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Askolani terkait isu ini:

• Tidak ada kebijakan pengenaan cukai: Hingga saat ini, tidak ada kebijakan atau rencana implementasi cukai terhadap sepeda motor dan batu bara.
• Kajian internal rutin: DJBC secara rutin melakukan kajian internal terkait potensi ekstensifikasi cukai.
• Proses pengambilan kebijakan: Setiap perubahan atau perluasan objek cukai harus melalui pembahasan dengan DPR RI dan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
• Transparansi: Pemerintah akan menyampaikan setiap perubahan atau perluasan objek cukai secara transparan melalui pembahasan undang-undang APBN setiap tahun.

Askolani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan cukai baru. Pertimbangan matang dan komunikasi yang transparan dengan publik akan menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait cukai.