Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025 diprediksi akan menjadi momentum penting bagi para pekerja di Indonesia. Diperkirakan sekitar 200.000 buruh dari berbagai sektor akan memadati Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi May Day kali ini bukan hanya sekadar demonstrasi, melainkan juga upaya untuk menawarkan solusi dan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 30 April 2025, Said Iqbal mengungkapkan enam isu utama yang akan menjadi fokus perhatian para buruh:

• Penghapusan Sistem Outsourcing: Para buruh menuntut agar sistem outsourcing dihapuskan karena dinilai merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian kerja.
• Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK): Pembentukan Satgas PHK diharapkan dapat mengawasi dan mencegah terjadinya PHK sewenang-wenang oleh perusahaan.
• Perwujudan Upah Layak: Tuntutan upah layak menjadi salah satu isu utama yang terus diperjuangkan oleh para buruh.
• Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Baru: RUU Ketenagakerjaan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan mengatur hubungan industrial secara lebih adil.
• Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT): RUU PPRT bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
• Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Memberantas Korupsi: RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang dicuri.

Selain aksi di Monas, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Diperkirakan lebih dari satu juta buruh akan turun ke jalan di sedikitnya 15 kota besar, termasuk Surabaya, Semarang, Medan, Lampung, Palembang, Makassar, Batam, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. KSPI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap enam tuntutan tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Kehadiran para pejabat negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, para menteri, dan pimpinan DPR RI, diharapkan bukan hanya sekadar simbolis, melainkan juga wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Selain itu, perwakilan dari International Trade Union Confederation (ITUC), termasuk presiden dan sekretaris jenderalnya, juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, menunjukkan dukungan internasional terhadap perjuangan buruh di Indonesia.