Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak TNI untuk mendapatkan pendidikan karakter menuai berbagai reaksi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui rencana tersebut dari media.

"Kami baru mengetahuinya dari media, jadi belum bisa memberikan komentar," ujar Abdul Mu'ti kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/4/2025). Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait program tersebut kepada pemerintah pusat.

Inisiatif Dedi Mulyadi ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja dan perilaku menyimpang di kalangan pelajar di Jawa Barat. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa pendekatan pendidikan karakter yang melibatkan unsur TNI dan Polri dapat memberikan dampak positif dalam membentuk disiplin dan moral siswa.

Program yang rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025 tersebut, akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan siap. "Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi.

Namun, wacana ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat pendidikan. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan militeristik bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kenakalan remaja. Mereka berpendapat bahwa pendidikan karakter seharusnya lebih menekankan pada pendekatan humanis dan dialogis.

Berikut adalah poin-poin penting terkait wacana ini:

• Latar Belakang: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Jawa Barat.
• Usulan: Pengiriman siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendidikan karakter.
• Pelaksana: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan TNI dan Polri.
• Respons Kemendikbudristek: Belum ada komentar resmi karena belum ada komunikasi.
• Waktu Pelaksanaan: Direncanakan mulai 2 Mei 2025.
• Tahapan Pelaksanaan: Dimulai dari wilayah rawan dan siap, lalu bertahap ke wilayah lain.
• Tanggapan Masyarakat: Terjadi perdebatan pro dan kontra.
• Kekhawatiran: Pendekatan militeristik dianggap kurang tepat.

Program ini masih dalam tahap wacana dan belum ada kepastian mengenai implementasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk menjalankan program ini. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk ahli pendidikan, psikolog, dan tokoh masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa.