Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait usulan kontroversial dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai rencana "menyekolahkan" siswa yang bermasalah di wilayahnya ke barak militer. Program ini, yang rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025, bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter melalui kerjasama dengan TNI dan Polri.

Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah pusat belum menerima komunikasi resmi dari Dedi Mulyadi mengenai inisiatif tersebut. "Saya hanya mengetahui informasi ini dari media. Oleh karena itu, kami memilih untuk tidak memberikan komentar saat ini," ujarnya di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).

Menteri Mu'ti menyarankan agar media mencari pendapat dari para ahli pendidikan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai usulan tersebut. Ia juga menolak untuk berspekulasi mengenai kemungkinan pemerintah mempertimbangkan program tersebut di masa depan. "Saat ini, kami no comment. Saya sarankan teman-teman wartawan untuk mencari pandangan dari pakar pendidikan yang lebih kompeten," tambahnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pendidikan karakter ini akan dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Barat yang dianggap rawan. Program ini melibatkan kerjasama dengan TNI dan Polri, dengan menempatkan siswa di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI.

Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Program pembinaan ini akan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa, dengan harapan dapat membentuk karakter yang lebih baik dan mengurangi potensi keterlibatan dalam perilaku negatif.

Berikut adalah poin-poin penting terkait usulan program tersebut:

• Tujuan: Pendidikan karakter bagi siswa bermasalah.
• Pelaksanaan: Kerjasama dengan TNI dan Polri di barak militer.
• Lokasi: Daerah-daerah rawan di Jawa Barat.
• Durasi: Enam bulan per siswa.
• Peserta: Siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
• Pemilihan Peserta: Berdasarkan kesepakatan sekolah dan orang tua.
• Waktu Pelaksanaan: Dimulai 2 Mei 2025
• Tempat Pelaksanaan: 30 sampai 40 barak khusus yang disiapkan TNI

Usulan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli pendidikan mengenai efektivitas dan kesesuaian metode pendidikan militer dalam membentuk karakter siswa. Namun, tanpa adanya komunikasi resmi dan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, pemerintah pusat memilih untuk bersikap hati-hati dan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum memberikan tanggapan resmi.