Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) seiring dengan adanya rencana kenaikan anggaran pertahanan. Hal ini mengemuka dalam rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menyampaikan bahwa kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperkuat sistem pertahanan nasional. Nurul Arifin menyoroti alokasi anggaran pertahanan Indonesia yang saat ini berada di kisaran 0,7 hingga 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menekankan bahwa peningkatan anggaran pertahanan menjadi sekitar 1 hingga 1,5 persen dari PDB, akan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

“Anggaran pertahanan Indonesia harus mencerminkan komitmen terhadap militer yang profesional dan modern. Jangan sampai kita melupakan kesejahteraan prajurit. Kenaikan anggaran ini mestinya menjadi solusi bagi peningkatan tunjangan dan fasilitas mereka di lapangan,” tegas Nurul Arifin.

Nurul Arifin mengapresiasi rencana pemerintah terkait dengan kenaikan anggaran makan dan lauk pauk prajurit, dari Rp 60.000 menjadi Rp 90.000 per hari. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap prajurit yang berada di garda terdepan pertahanan negara. Ia juga menekankan bahwa DPR akan terus mengawal agar kesejahteraan prajurit dapat terjamin.

Selain isu kesejahteraan, rapat tersebut juga membahas evaluasi terhadap Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pertahanan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberlanjutan serta implementasi MoU yang telah ada. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa penandatanganan MoU bersifat resiprokal dan memerlukan proses diplomatik yang tidak dapat dilakukan secara sepihak. Ia meminta dukungan dari Komisi I DPR untuk membantu mempercepat proses tersebut melalui jalur diplomatik.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menyampaikan perkembangan terkait dengan anggaran pertahanan yang saat ini telah mencapai 0,9 persen dari PDB. Pemerintah menargetkan peningkatan tahap pertama hingga mencapai 1,5 hingga 1,6 persen. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mendukung operasional sekitar 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalion baru sebagai bagian dari upaya pembangunan kekuatan pertahanan nasional.

Berikut poin-poin yang dibahas dalam rapat:

• Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI menjadi prioritas utama.
• Evaluasi MoU di bidang pertahanan untuk memastikan implementasi yang efektif.
• Target peningkatan anggaran pertahanan hingga 1,5-1,6 persen dari PDB.
• Dukungan untuk operasional 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalion baru.