Usulan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan syarat vasektomi memicu perdebatan sengit. Meskipun partisipasi pria dalam program keluarga berencana dapat dianggap sebagai langkah progresif menuju kesetaraan gender dalam tanggung jawab reproduksi, kebijakan yang mengaitkan bantuan sosial dengan tindakan medis menimbulkan pertanyaan serius tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kebijakan yang mewajibkan vasektomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebagai syarat untuk menerima bansos berpotensi melanggar prinsip kebebasan dan persetujuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak setiap individu atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, termasuk intervensi medis paksa tanpa persetujuan yang jelas dan sukarela. Pemaksaan vasektomi, terutama pada kelompok ekonomi yang rentan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. CEDAW mengakui pentingnya pembagian tanggung jawab keluarga berencana antara pria dan wanita, tetapi selalu dalam kerangka kebebasan memilih, bukan pemaksaan administratif.

Dalam hukum internasional, pembatasan hak asasi manusia diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi harus memenuhi persyaratan ketat: sah, diperlukan, proporsional, dan tidak diskriminatif. Usulan vasektomi wajib untuk penerima bansos dinilai tidak memenuhi persyaratan ini karena tidak proporsional dan diskriminatif terhadap warga berpenghasilan rendah. Dalam konteks hak asasi manusia, tubuh manusia adalah wilayah otonom yang tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada persyaratan administratif negara. Konstitusi menjamin perlindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh sendiri. Negara dapat menawarkan dan memfasilitasi program kesehatan reproduksi, tetapi tidak boleh mengkondisikan hak dasar warga negara dengan persetujuan untuk intervensi medis tertentu.

Dari perspektif yang lebih luas, kebijakan ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Tubuh masyarakat berpenghasilan rendah diperlakukan sebagai objek negosiasi politik, sementara kelas menengah ke atas menikmati kebebasan reproduksi tanpa syarat. Pendekatan ini menyederhanakan masalah kemiskinan, yang bukan hanya akibat dari "terlalu banyak anak", tetapi juga dari struktur sosial ekonomi yang tidak adil yang membatasi akses ke pendidikan, kesempatan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil. Alih-alih mengatasi akar penyebab kemiskinan, negara mengalihkan tanggung jawab atas kegagalannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan seperti itu mengarah pada praktik eugenika terselubung, di mana negara mencoba mengendalikan siapa yang layak bereproduksi berdasarkan status ekonomi. Negara harus mengakui bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, vasektomi harus tetap menjadi pilihan sukarela berdasarkan pendidikan dan informasi yang akurat, bukan sebagai syarat paksaan untuk mengakses hak dasar.

Edukasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan reproduksi mereka. Edukasi harus mencakup informasi tentang vasektomi dan metode kontrasepsi lainnya, serta kesadaran kritis tentang hak reproduksi. Program keluarga berencana yang berbasis pendidikan harus bertujuan untuk memberdayakan individu untuk membuat keputusan sendiri tentang tubuh mereka, bukan sebagai objek kebijakan negara. Edukasi harus bebas dari bias kelas, menghormati latar belakang budaya dan agama, dan memperlakukan semua orang sebagai warga negara yang setara.

Pendekatan pendidikan juga memperkuat partisipasi dalam hak asasi manusia. Alih-alih hanya menerima kebijakan dari atas ke bawah, masyarakat harus dilibatkan untuk berpikir, mempertimbangkan, dan membuat keputusan sendiri. Ini adalah makna sebenarnya dari pemberdayaan, bukan pengendalian. Tanpa pendidikan yang adil, negara hanya mereproduksi ketidakadilan lama dalam bentuk baru, menciptakan warga negara yang patuh, bukan warga negara yang sadar. Negara yang menghormati hak asasi manusia harus menempatkan pendidikan reproduksi sebagai hak, bukan fasilitas tambahan; sebagai bagian integral dari upaya menghapus ketidaksetaraan, bukan sebagai alat untuk memperdalam subordinasi. Dalam membangun negara yang adil, menghormati tubuh dan kesadaran warga negara merupakan fondasi yang tidak boleh dikorbankan. Edukasi berbasis HAM, bukan paksaan, adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan yang benar-benar memanusiakan manusia.