Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Jakarta menjadi ajang bagi ratusan ribu pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aksi yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas) ini diikuti oleh sekitar 200.000 buruh dari berbagai serikat pekerja, membawa enam tuntutan utama yang menjadi perhatian serius.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebagai motor penggerak aksi ini, menegaskan kembali enam poin krusial yang menjadi fokus perjuangan para buruh. Tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan, mulai dari isu-isu klasik hingga tantangan-tantangan baru yang dihadapi pekerja di era modern ini.

Berikut adalah enam tuntutan utama yang disuarakan oleh para buruh dalam peringatan May Day 2025 di Jakarta:

• Penghapusan Sistem Outsourcing: Para buruh mendesak penghapusan praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian kerja.
• Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT): Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT guna memberikan perlindungan hukum yang layak bagi pekerja rumah tangga.
• Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Menuntut revisi UU Ketenagakerjaan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini.
• Realisasi Upah Layak: Menuntut pemerintah dan pengusaha untuk memberikan upah yang layak bagi pekerja, sesuai dengan kebutuhan hidup dan standar yang berlaku.
• Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Korupsi: Mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
• Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK): Menuntut pembentukan Satgas PHK untuk mengawasi dan mencegah terjadinya PHK massal yang merugikan pekerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan bahwa isu outsourcing masih menjadi perhatian utama para buruh. Ia juga menyoroti pentingnya pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini seringkali rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, Iqbal juga menyerukan perlindungan terhadap pekerja dari PHK sepihak dan mendesak pemerintah untuk memastikan upah yang layak bagi seluruh pekerja.

Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia juga turut menyampaikan aspirasinya terkait praktik kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Presiden FSP ASPEK, Abdul Gofur, berharap agar Presiden Prabowo dapat mendengarkan langsung keluhan dan harapan para buruh pada peringatan Hari Buruh 2025 ini.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara peringatan May Day ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi. Menurutnya, kehadiran Presiden merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap peran strategis buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung, Polda Metro Jaya mengerahkan 13.252 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polri, TNI, dan petugas dari pemerintah daerah. Aparat keamanan disiagakan di berbagai titik strategis di pusat kota Jakarta untuk mengawal jalannya unjuk rasa.