May Day 2025: Isu Kemacetan Pelabuhan Tanjung Priok Warnai Unjuk Rasa Buruh
Memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2025, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Poros Masyarakat Jakarta Utara (PMJU) bersama aliansi buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 150 orang ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB.
Fokus utama aksi ini adalah menyoroti permasalahan kemacetan parah yang kerap terjadi di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. PMJU menilai bahwa kondisi kemacetan tersebut merupakan indikasi ketidakmampuan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam mengelola dan mengatur operasional pelabuhan secara efektif. Koordinator Umum Aksi PMJU, Haris Fadhillah, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa Pelindo sebagai gerbang ekonomi nasional dinilai tidak kompeten dalam menjalankan bisnis negara.
Dalam aksi unjuk rasa ini, PMJU menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Pemecatan Direksi Pelindo: PMJU mendesak agar direksi Pelindo segera diganti karena dinilai gagal mengelola wilayah pelabuhan.
- Percepatan Pembangunan Jalan Khusus: Mendesak pemerintah dan Pelindo untuk mempercepat pembangunan jalur khusus yang diperuntukkan bagi truk trailer menuju dan keluar pelabuhan.
- Prioritaskan Sumber Daya Lokal: Meminta Pelindo untuk lebih mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan potensi lokal dalam operasional dan pengembangan pelabuhan.
- Keterlibatan Masyarakat: Mendorong Pelindo untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses tata kelola pelabuhan.
- Optimalisasi CSR: Menuntut Pelindo untuk memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar pelabuhan.
Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok telah lama menjadi keluhan utama bagi para pekerja, pengusaha, dan masyarakat sekitar. Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong perbaikan signifikan dalam pengelolaan pelabuhan dan mengatasi masalah kemacetan yang merugikan banyak pihak. Selain itu, aksi ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi terkait tata kelola pelabuhan yang lebih transparan dan inklusif.