Ratusan ribu pekerja dari berbagai sektor industri memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Aksi ini menjadi momentum bagi serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Adapun enam poin utama yang menjadi fokus tuntutan para buruh, yaitu:

• Penghapusan Sistem Outsourcing: Serikat buruh mendesak pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya yang dinilai merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian kerja.
• Penetapan Standar Upah Layak: Tuntutan ini menekankan perlunya pemerintah menetapkan standar upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak, mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
• Pembentukan Satgas PHK: Serikat buruh mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti kasus-kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap tidak adil.
• Revisi UU Ketenagakerjaan: Berbeda dengan Omnibus Law, serikat buruh mendorong penyusunan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
• Pemberantasan Korupsi dan Pengesahan RUU Perampasan Aset: Serikat buruh menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas korupsi dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi persnya, menyampaikan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menanggapi dan merealisasikan tuntutan-tuntutan tersebut. Dukungan mayoritas buruh terhadap Prabowo menjadi modal penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pekerja.

Kehadiran sekitar 200.000 massa aksi dari berbagai daerah menunjukkan tingginya antusiasme dan harapan buruh terhadap perubahan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Peringatan May Day 2025 menjadi momentum krusial untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih adil dan sejahtera.