Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan rencana besar untuk memperkuat pendidikan di tingkat akar rumput melalui rekrutmen guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat. Langkah ini, yang diumumkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Fokus utama dari inisiatif ini adalah penggunaan skema Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam proses rekrutmen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut memiliki kualifikasi yang mumpuni dan terikat dengan standar profesionalisme yang tinggi. Koordinasi intensif dengan pihak terkait juga akan dilakukan untuk memastikan kebutuhan akan tenaga pendidik terpenuhi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga tengah merancang kurikulum khusus untuk Sekolah Rakyat yang mengusung pendekatan multi entry multi exit. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan siswa. Dengan demikian, siswa dapat memulai pembelajaran sesuai dengan kesiapan masing-masing, tanpa terikat pada sistem kelas tradisional. Fleksibilitas ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi belajar setiap siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat akan tetap sejalan dengan standar kurikulum nasional. Namun, dengan pendekatan yang lebih fleksibel, diharapkan siswa dapat lebih cepat menguasai materi pelajaran. Hal ini sangat penting, mengingat Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem asrama, di mana siswa akan memiliki akses lebih besar ke sumber belajar dan dukungan dari tenaga pendidik.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan rencana peresmian 53 Sekolah Rakyat dalam tiga bulan ke depan. Beliau menekankan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran krusial dalam memutus rantai kemiskinan dan memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahunnya, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Setiap sekolah diharapkan dapat menampung sekitar 1.000 siswa setiap tahunnya.

Untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar per sekolah. Anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk biaya operasional, gaji tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa besaran anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi.

Berikut adalah poin-poin penting dari inisiatif Sekolah Rakyat:

• Target Penerima: Masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak dari keluarga miskin.
• Lokasi: Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
• Kurikulum: Kurikulum nasional dengan pendekatan fleksibel.
• Sistem: Sekolah berasrama dengan pendekatan multi entry multi exit.
• Target Pembangunan: 200 sekolah per tahun.
• Kapasitas: 1.000 siswa per sekolah.
• Anggaran: Rp 100 miliar per sekolah.

Inisiatif Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. Dengan pendekatan yang inovatif dan komitmen yang kuat, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.