Pemkab Buleleng Bentuk Gugus Tugas Pencegahan Pornografi: Fokus pada Anak dan ASN

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, mengambil langkah proaktif dalam memerangi penyebaran pornografi, khususnya di kalangan anak-anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) pada tahun 2025, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten pornografi.

Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, Nyoman Riang Pustaka, menyatakan keprihatinannya atas mudahnya akses terhadap situs-situs pornografi, bahkan bagi anak-anak Sekolah Dasar (SD). Kekhawatiran ini didasari oleh data yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Buleleng seringkali dipicu oleh konsumsi pornografi. Pembentukan GTP3 diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi masalah ini.

"Melihat fenomena di lapangan banyak anak-anak yang mengkonsumsi situs pornografi, akan menjadi konsentrasi kami sebagai GTP3," ujar Riang.

Struktur dan Tugas GTP3

Gugus tugas ini dibentuk atas dasar instruksi dari Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk:

• P2KBP3A
• Dinas Pendidikan
• Dinas Komunikasi dan Informasi
• Bagian Hukum Setda Buleleng
• Polres Buleleng
• Kejaksaan
• Kantor Agama Kabupaten Buleleng

Tugas utama GTP3 adalah mencegah penyebaran pornografi di masyarakat, dengan fokus utama pada perlindungan perempuan dan anak-anak. Strategi yang akan diterapkan meliputi:

• Memutus jaringan penyebaran produk dan jasa pornografi.
• Melakukan pengawasan ketat terhadap produksi dan distribusi konten pornografi.
• Mengembangkan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang efektif untuk pencegahan pornografi.

Sidak dan Pembinaan

Sebagai langkah awal, GTP3 berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Buleleng dan di sekolah-sekolah. Sidak ini akan difokuskan pada pemeriksaan riwayat penggunaan perangkat elektronik, seperti ponsel dan laptop, untuk mendeteksi akses ke situs-situs pornografi.

Saat ini, sanksi bagi pelanggaran belum dirumuskan secara detail. Namun, pemerintah daerah akan mengutamakan upaya pembinaan dan pemblokiran situs-situs pornografi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan bahaya pornografi.

Dengan pembentukan GTP3, Pemkab Buleleng menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif pornografi. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.