Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan jalan tol di Indonesia dengan menekankan urgensi pembentukan Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para pengguna jalan.

Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya, menyampaikan bahwa Panja SPM Jalan Tol memiliki peran krusial dalam mewujudkan jalan tol yang aman dan nyaman. Menurutnya, peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya terbatas pada perbaikan infrastruktur fisik seperti kondisi jalan dan penerangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti manajemen lalu lintas yang efektif dan penyediaan sistem informasi yang akurat dan mudah diakses bagi pengguna jalan.

"Panja SPM Jalan Tol ini sangat vital sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab BUJT dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalan tol," ujar Danang.

Danang juga menyoroti sejumlah keluhan yang seringkali dilontarkan oleh masyarakat terkait layanan jalan tol. Keluhan-keluhan tersebut meliputi:

• Jumlah rest area yang masih terbatas.
• Respon penanganan kondisi darurat yang dinilai lambat.
• Tarif tol yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima.

Dengan adanya Panja SPM Jalan Tol, diharapkan pemerintah dan BUJT dapat terpacu untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Fokusnya adalah memastikan bahwa investasi besar dalam pembangunan infrastruktur jalan tol sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan.

"Kita ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol yang begitu masif juga diiringi oleh pelayanan yang optimal. Jalan tol bukan hanya sekadar konektivitas, tetapi juga keamanan dan kepuasan publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Danang berharap Panja SPM Jalan Tol dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berdampak positif terhadap peningkatan standar pelayanan minimal jalan tol di masa mendatang. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan BUJT dalam meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara menyeluruh.