Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana pembentukan dua badan penting yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan di hadapan ribuan buruh pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) akan menjadi wadah representasi bagi para pemimpin serikat pekerja dari seluruh Indonesia. DKBN ini akan bertugas untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi terkini yang dihadapi oleh para pekerja, serta memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan buruh. Prabowo menekankan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan dari DKBN dan melakukan perbaikan terhadap regulasi-regulasi yang dianggap tidak adil.

Selain DKBN, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dibentuk sebagai respons terhadap maraknya kasus PHK yang meresahkan para pekerja. Satgas PHK akan bertugas untuk mengawasi praktik PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, serta memberikan perlindungan kepada para pekerja yang menjadi korban PHK. Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada perusahaan yang melakukan PHK secara sewenang-wenang, dan siap untuk turun tangan jika diperlukan.

Inisiatif pembentukan DKBN dan Satgas PHK ini merupakan bagian dari komitmen Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi seluruh buruh di tanah air.

Berikut adalah poin-poin utama dari pengumuman tersebut:

• Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN): Dewan ini akan diisi oleh para pemimpin serikat pekerja dari seluruh Indonesia dan bertugas untuk memberikan masukan kepada Presiden terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh.
• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK: Satgas ini akan mengawasi praktik PHK dan memberikan perlindungan kepada para pekerja yang terkena PHK.
• Komitmen Pemerintah: Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari DKBN dan melakukan perbaikan terhadap regulasi-regulasi yang dianggap tidak adil bagi buruh.
• Intervensi Negara: Negara siap untuk turun tangan jika ada perusahaan yang melakukan PHK secara sewenang-wenang.