Prabowo Subianto Rencanakan Penghapusan Outsourcing dengan Pertimbangkan Investasi
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) sebagai langkah strategis untuk mengkaji penghapusan sistem alih daya atau outsourcing. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun juga mempertimbangkan stabilitas investasi di Indonesia.
Dalam acara May Day Fiesta 2025 yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kepentingan investor. "Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan memiliki peran krusial. Saya akan meminta DKN untuk mengkaji cara menghapus outsourcing secepat mungkin," ujarnya, disambut antusiasme para pekerja.
Prabowo menyadari perlunya pendekatan realistis dalam implementasi kebijakan ini. Ia menekankan bahwa investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. "Kita harus realistis dan menjaga kepentingan investor. Tanpa investasi dan pabrik, lapangan kerja tidak akan tersedia. Oleh karena itu, kerja sama dengan investor sangat penting," jelasnya.
Untuk memfasilitasi dialog konstruktif, Prabowo berencana mempertemukan perwakilan buruh dan pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat. Pertemuan ini diharapkan menjadi platform untuk mencapai kesepahaman bersama dan solusi yang adil bagi semua pihak. "Atas usul pimpinan serikat pekerja, saya akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor, mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan. Kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," kata Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo akan menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja bagi para pengusaha. Ia menegaskan bahwa kesuksesan perusahaan harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup para pekerja. "Saya akan menyampaikan kepada para pengusaha bahwa mereka tidak boleh hanya ingin kaya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja," tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti peran aktif negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan subsidi. "Negara tidak akan tinggal diam. Kami berjuang memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, subsidi listrik, dan bantuan tunai langsung bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi Rp 500 triliun untuk menjaga kesejahteraan rakyat," paparnya.
Prabowo menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan dan subsidi tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran harus dievaluasi dan diperbaiki agar hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan. "Masalahnya adalah kita harus memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai mereka yang tidak membutuhkan juga menerima bantuan dan subsidi. Ini tidak benar," pungkasnya.
Inisiatif Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sambil menjaga iklim investasi yang kondusif. Dialog dan kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.