Antisipasi Hujan Ekstrem: DPRD DKI Desak Pemprov Optimalkan Infrastruktur dan Koordinasi Bencana

Menghadapi prediksi hujan lebat yang diperkirakan akan melanda Jakarta pada periode 10-20 Maret 2025, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan seluruh upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Pernyataan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait potensi hujan ekstrem pada periode tersebut. Yuke menekankan perlunya langkah proaktif untuk meminimalisir dampak negatif dari curah hujan tinggi yang diantisipasi.

Salah satu langkah krusial yang ditekankan Yuke adalah penggencaran modifikasi cuaca (OMC). Ia memastikan ketersediaan anggaran untuk OMC dalam dana bantuan tidak terduga (BTT) dan mendesak Pemprov DKI untuk segera memanfaatkannya. "Anggaran untuk modifikasi cuaca sudah tersedia, tidak ada alasan untuk menunda penerapan teknologi ini," tegas Yuke. Menurutnya, modifikasi cuaca di wilayah hulu seperti Bogor dan Depok dapat mengurangi volume air yang masuk ke Jakarta, sehingga intensitas banjir bisa ditekan. Strategi ini diyakini mampu mengurangi beban sistem drainase Jakarta dan meminimalisir dampak banjir.

Selain modifikasi cuaca, Yuke juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan infrastruktur pengendalian banjir. Ia meminta Pemprov DKI untuk memastikan operasional pompa air di titik-titik rawan banjir berjalan maksimal. Lebih lanjut, ia mendesak percepatan pengerukan sedimen di Kali Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, serta optimalisasi pengoperasian pintu air dan sodetan Ciliwung untuk mengendalikan aliran air. "Sistem drainase di kawasan rawan genangan juga harus segera dibersihkan untuk mencegah sumbatan yang dapat memperparah genangan," tambahnya.

Lebih jauh, Yuke menekankan pentingnya kesiapan respons darurat. Koordinasi yang kuat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan penanganan banjir yang cepat dan efektif. "Lokasi pengungsian harus disiapkan, termasuk ketersediaan logistik, alat kesehatan, dan jalur evakuasi yang aman. Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan banjir, juga harus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa operasi modifikasi cuaca terpadu akan digelar pada periode 10-20 Maret 2025 untuk mengurangi dampak hujan lebat yang diprediksi akan terjadi. Suharyanto menyatakan bahwa operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan sejak 3 Maret 2025 telah memberikan dampak positif, meski tidak sepenuhnya menghentikan hujan, namun mampu mengurangi curah hujan di wilayah Jabodetabek. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir susulan yang lebih besar.

Kesimpulannya, menghadapi potensi hujan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan langkah-langkah komprehensif, mulai dari optimalisasi infrastruktur pengendalian banjir, penggencaran modifikasi cuaca, hingga penguatan koordinasi dan kesiapan respons darurat. Kerjasama dan sinergi antar lembaga terkait menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dan melindungi warga Jakarta dari ancaman banjir.