Jeritan Digital: Eksploitasi Tersembunyi di Balik Layar Aplikasi Ojek Online

Di balik gemerlap kemudahan yang ditawarkan aplikasi transportasi online, tersembunyi realitas pahit yang dialami jutaan pengemudi. Hari Buruh 2025 menjadi momentum untuk menyoroti eksploitasi yang terjadi dalam ekosistem ekonomi digital ini. Alih-alih menjadi mitra, para pengemudi ojek online justru terjerat dalam sistem yang merugikan, terbebani biaya operasional, dan dikendalikan oleh algoritma yang tidak transparan.

Sejarah Hari Buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, bermula dari perjuangan kelas pekerja dalam menuntut hak-haknya. Ironisnya, di era digital ini, perjuangan tersebut menemukan wajah baru. Eksploitasi tidak lagi berbentuk cambuk mandor, tetapi berupa tekanan algoritma yang memaksa para pengemudi bekerja berjam-jam demi mengejar target yang semakin sulit dicapai.

Realitas 'Kemitraan' yang Semu

Istilah "mitra" yang sering digunakan oleh perusahaan aplikasi hanyalah kedok untuk menutupi relasi kerja yang sebenarnya. Para pengemudi tidak memiliki hak yang sama dengan karyawan tetap, seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan hukum. Mereka harus menanggung sendiri biaya kendaraan, perawatan, dan bahan bakar, sementara pendapatan mereka ditentukan oleh algoritma yang seringkali berubah-ubah.

Banyak pengemudi terpaksa bekerja lebih dari 12 jam sehari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka terjebak dalam fleksibilitas palsu, di mana mereka bebas memilih jam kerja, tetapi di saat yang sama tertekan oleh kebutuhan ekonomi dan target sistem. Hubungan antara platform dan pengemudi lebih menyerupai subordinasi daripada kemitraan yang setara.

Algoritma Sebagai Alat Kendali

Algoritma menjadi alat kendali yang tidak kasat mata. Sistem ini menentukan siapa yang mendapat order, kapan, dan berapa besar penghasilan yang diterima. Pengemudi tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atau mengajukan keberatan terhadap keputusan algoritma. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kerentanan bagi para pengemudi.

Ancaman Perbudakan Modern

Kondisi ini mengarah pada gejala "perbudakan modern", di mana eksploitasi terjadi secara terstruktur, tetapi tersembunyi di balik retorika kemajuan teknologi. Para pengemudi bersaing tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan algoritma dan mesin yang tidak mengenal lelah, sakit, atau protes. Kemunculan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi semakin memperdalam jurang ketimpangan ini.

Tuntutan Perubahan di Hari Buruh 2025

Oleh karena itu, Hari Buruh 2025 harus menjadi momentum untuk menuntut perubahan. Agenda perjuangan buruh harus berani menempatkan eksploitasi digital sebagai isu utama. Pemerintah perlu mereformasi kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjangkau pekerja informal dan digital, serta menuntut tanggung jawab platform terhadap perlindungan pekerja.

Negara perlu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif, yang tidak hanya melindungi pekerja pabrik, tetapi juga kurir aplikasi, sopir daring, dan pekerja lepas digital. Ini mencakup hak atas jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan, kepastian penghasilan minimum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan progresif, dunia kerja digital berpotensi melahirkan distopia baru: peradaban yang semakin dehumanistik, di mana martabat manusia dikalahkan oleh efisiensi sistem. Hari Buruh Internasional 2025 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk membongkar narasi palsu tentang fleksibilitas dan menuntut keadilan dalam dunia kerja baru. Perjuangan ini bukan nostalgia masa lalu, tetapi strategi menyelamatkan masa depan.

Aksi Nyata dan Harapan Baru

Perlawanan terhadap eksploitasi digital telah dimulai. Serikat pekerja dan organisasi buruh terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak pengemudi ojek online. Aksi demonstrasi dan mogok kerja menjadi bukti bahwa para pengemudi tidak akan tinggal diam. Hari Buruh 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan harus terus diperjuangkan.

• Perluasan Jaminan Sosial: Pemerintah harus memperluas jaminan sosial untuk mencakup pekerja digital, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun.
• Regulasi yang Adil: Pemerintah perlu meregulasi platform digital untuk memastikan transparansi algoritma dan mencegah praktik eksploitasi.
• Penguatan Serikat Pekerja: Serikat pekerja perlu memperluas jangkauan mereka untuk mengorganisasi pekerja digital dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan aksi nyata dan regulasi yang berpihak pada pekerja, harapan untuk menciptakan dunia kerja digital yang lebih adil dan manusiawi dapat terwujud. Hari Buruh 2025 menjadi momentum untuk mewujudkan harapan tersebut.