Tanggapan Yenny Wahid terhadap Desakan Pemberhentian Gibran: Sebuah Kritik untuk Pembenahan Diri

Polemik desakan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) terus bergulir. Menanggapi hal tersebut, tokoh nasional Yenny Wahid memberikan pandangannya. Menurutnya, kritik semacam ini adalah hal yang lumrah dalam dinamika pemerintahan di seluruh dunia.

"Pemerintah mana pun, di belahan dunia manapun, sudah seharusnya menerima kritik. Itu adalah bagian tak terpisahkan dari peran seorang pemimpin," ujar Yenny Wahid di Denpasar, Bali, Kamis (1/5/2025). Ia menambahkan, esensi dari kepemimpinan yang baik adalah kemampuan untuk menyerap kritik dan menjadikannya sebagai fondasi untuk evaluasi diri.

Yenny Wahid secara khusus menyoroti pentingnya respons yang bijak dari Gibran Rakabuming Raka terhadap desakan tersebut. Ia menyarankan agar Gibran menerima kritik dengan hati terbuka dan menjadikannya sebagai pemicu untuk memperbaiki diri.

"Saya menyarankan Mas Gibran untuk menerima semua kritikan dengan lapang dada. Jadikan ini sebagai cambuk untuk menjadi lebih baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Yenny Wahid menekankan perlunya pemerintah untuk mendengarkan dan merespons aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa proses pencopotan seorang pejabat negara harus tetap berpegang pada mekanisme yang telah ditetapkan.

Putri dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan bahwa demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia juga menekankan bahwa proses politik harus tetap berjalan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi suara rakyat.

"Tentu saja kita melihat ada masalah, ada hal-hal yang perlu disikapi secara politik. Namun, semua ini harus dikembalikan pada mekanisme demokrasi yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya, FPPT melayangkan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi terkini. Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu poin utama dalam tuntutan tersebut adalah desakan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.